BNNP Akan Tes Urine Para Bupati dan Walikota
pada tanggal
Tuesday, March 22, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua berencana menggelar tes urine terhadap para Bupati dan Walikota se- Provinsi Papua, dalam Rapat Kerja Bupati dan Wali Kota, pada akhir Maret mendatang.
Kepala BNNP Papua, Komisaris Besar Polisi Jackson Lapalonga mengaku telah berupaya berkoordinasi dengan Asisten I Setda Provinsi Papua sejak seminggu lalu untuk membahas rencana BNNP Papua.
Hanya saja, kata Jackson, upaya itu masih belum berhasil, dikarenakan kesibukaan Asisten I Setda Pemprov Papua. “Memang staf saya sudah menghubungi Assisten 1 sejak minggu lalu, cuma mungkin beliau sibuk sehingga hingga saat ini belum terlaksana. Kita harap rencana kita ini direspon positive oleh Pemerintah Provinsi,” ujar Jackson, Senin (21/3).
Menurutnya, dua agenda penting Pemerintah Provinsi Papua yang akan menggelar Musrenbang tingkat Provinsi dan Rapat Kerja Bupati dan Wali Kota, merupakan moment tepat untuk sosialisasi sekaligus tes urine bagi para Kepala Daerah.
Apalagi menyusul tertangkapnya Bupati Ogan Hilir atas keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika oleh BNN baru-baru ini. “Moment ini sangat bagus sekali dan tepat untuk Pemerintah bisa mengadakan tes urine secara menyeluruh. Kami harap moment ini bisa dilakukan setahun sekali,” kata Jackson.
BNNP Papua pun menyatakan kesiapanya untuk memfasilitasi kegiatan dengan menyiapkan tenaga medis. Sedangkan alat tes urine, sambungnya, akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menyediakan.
“Tujuan kami sangat mulia, bagaimana penyalahgunaan narkoba ini terjadi atau tidak atau belum bagi para pejabat di tanah Papua ini. Semogga dalam waktu dekat bisa terealisasi dan bisa disampaikan ke Asisten atau bahkan gubernur untuk membahas rencana ini dalam Musrenbang atau Raker Bupati,” katanya.
Disinggung tanggapan BNNP Papua bila rencana tes urine tak disetujui, Jackson menyatakan sangat menyayangkan. Bahkan BNNP patut menduga adanya indikasi pejabat derah yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
“Boleh dikatakan, jika nantinya tidak direspon, patut diduga ada pejabat daerah yang terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Tapi tentunya saya akan membuat surat dinas kepada Pemerintah Provinsi, mudah mudahan bisa ditanggapi,” harap Jackson. (Arjun)
Kepala BNNP Papua, Komisaris Besar Polisi Jackson Lapalonga mengaku telah berupaya berkoordinasi dengan Asisten I Setda Provinsi Papua sejak seminggu lalu untuk membahas rencana BNNP Papua.
Hanya saja, kata Jackson, upaya itu masih belum berhasil, dikarenakan kesibukaan Asisten I Setda Pemprov Papua. “Memang staf saya sudah menghubungi Assisten 1 sejak minggu lalu, cuma mungkin beliau sibuk sehingga hingga saat ini belum terlaksana. Kita harap rencana kita ini direspon positive oleh Pemerintah Provinsi,” ujar Jackson, Senin (21/3).
Menurutnya, dua agenda penting Pemerintah Provinsi Papua yang akan menggelar Musrenbang tingkat Provinsi dan Rapat Kerja Bupati dan Wali Kota, merupakan moment tepat untuk sosialisasi sekaligus tes urine bagi para Kepala Daerah.
Apalagi menyusul tertangkapnya Bupati Ogan Hilir atas keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika oleh BNN baru-baru ini. “Moment ini sangat bagus sekali dan tepat untuk Pemerintah bisa mengadakan tes urine secara menyeluruh. Kami harap moment ini bisa dilakukan setahun sekali,” kata Jackson.
BNNP Papua pun menyatakan kesiapanya untuk memfasilitasi kegiatan dengan menyiapkan tenaga medis. Sedangkan alat tes urine, sambungnya, akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menyediakan.
“Tujuan kami sangat mulia, bagaimana penyalahgunaan narkoba ini terjadi atau tidak atau belum bagi para pejabat di tanah Papua ini. Semogga dalam waktu dekat bisa terealisasi dan bisa disampaikan ke Asisten atau bahkan gubernur untuk membahas rencana ini dalam Musrenbang atau Raker Bupati,” katanya.
Disinggung tanggapan BNNP Papua bila rencana tes urine tak disetujui, Jackson menyatakan sangat menyayangkan. Bahkan BNNP patut menduga adanya indikasi pejabat derah yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
“Boleh dikatakan, jika nantinya tidak direspon, patut diduga ada pejabat daerah yang terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Tapi tentunya saya akan membuat surat dinas kepada Pemerintah Provinsi, mudah mudahan bisa ditanggapi,” harap Jackson. (Arjun)