Pemerintah Harus Perpanjang Ijin dan Kontrak Karya
pada tanggal
Sunday, February 21, 2016
SAPA (TIMIKA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika Nurman karupukaro mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika akan bertemu langsung dengan Pemerintah Pusat untuk membahas perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan memberikan ijin eksport kepada PT Freeport Indonesia (PTFI).
Ia katakan, pihaknya akan menjelaskan dampak yang akan dirasakan oleh Kabupaten Mimika apabila tidak diperpanjang KK PTFI dan ijin eksport mineral, sehingga bisa ada pemasukan pendapatan bagi Pemkab Mimika. Sebab akibat dari tidak ada ijin eksport mineral membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi berkurang.
“Kami akan menyampaikan, pertama Freeport diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan eksport, sehingga pendapatan itu tidak harus seperti ini lagi. Kalau dia bisa melakukan eksport dengan baik tanpa ada tekanan maka dampak yang paling dirasakan adalah Kabupaten Mimika,” ujar Nurman usai pertemuan pembahasan, Kamis (18/2).
Lanjut Nurman, sudah menjadi prioritas utama dan telah disepakati oleh Pemkab Mimika sehingga, pihaknya akan mengupayakan membahas ini dengan Pemerintah Pusat agar bisa dipertimbangkan dan diperhatikan terkait dengan imbasnya kepada masyarakat serta bisa memberikan ijin eksport.
“Itu sudah jelas maka dewan dan Pemkab Mimika akan mengupayakan bagaimana bicara dengan Pemerintah Pusat supaya ini bisa diperhatikan,” terangnya.
Nurman mengatakan, ada beberapa sektor yang bisa menutupi kekurangan PAD pertambangan, diantaranya perikanan dan kehutanan. Namun keduanya tidak bisa mencukupi PAD dari sector pertambangan.
“Kalau untuk menutupi tidak tapi paling tidak bisa digenjot dari sektor perikanan, kehutanan dan beberapa sektor pertambangan dan lain-lain, tapi tidak bisa mencapai apa yang dikurangi dari sector pertambangan yang Rp 800 miliar itu,” terang Nurman.
Oleh sebab itu dirinya mengharapkan agar PAD Mimika bisa kembali ke titik normal yang mencapai lebih dari Rp 3 triliun. Apabila KK PTFI diperpanjang, oleh sebab itu Nurman mengharapkan adanya dukungan dari kedua lembaga di Mimika baik Legislatif maupun Eksekutif, pasalnya akan menguntungkan Pemkab Mimika.
“Kita berharap pendapatan akan kembali normal jadi APBD bisa mencapai Rp 3,5 triliun, kalau kontra karya Freeport diperpanjang dan kami semua mendukung eksport dengan sendirinya itu akan menjadi keuntungan bagi Kabupaten Mimika,” harapnya (Ricky Lodar).
Ia katakan, pihaknya akan menjelaskan dampak yang akan dirasakan oleh Kabupaten Mimika apabila tidak diperpanjang KK PTFI dan ijin eksport mineral, sehingga bisa ada pemasukan pendapatan bagi Pemkab Mimika. Sebab akibat dari tidak ada ijin eksport mineral membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi berkurang.
“Kami akan menyampaikan, pertama Freeport diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan eksport, sehingga pendapatan itu tidak harus seperti ini lagi. Kalau dia bisa melakukan eksport dengan baik tanpa ada tekanan maka dampak yang paling dirasakan adalah Kabupaten Mimika,” ujar Nurman usai pertemuan pembahasan, Kamis (18/2).
Lanjut Nurman, sudah menjadi prioritas utama dan telah disepakati oleh Pemkab Mimika sehingga, pihaknya akan mengupayakan membahas ini dengan Pemerintah Pusat agar bisa dipertimbangkan dan diperhatikan terkait dengan imbasnya kepada masyarakat serta bisa memberikan ijin eksport.
“Itu sudah jelas maka dewan dan Pemkab Mimika akan mengupayakan bagaimana bicara dengan Pemerintah Pusat supaya ini bisa diperhatikan,” terangnya.
Nurman mengatakan, ada beberapa sektor yang bisa menutupi kekurangan PAD pertambangan, diantaranya perikanan dan kehutanan. Namun keduanya tidak bisa mencukupi PAD dari sector pertambangan.
“Kalau untuk menutupi tidak tapi paling tidak bisa digenjot dari sektor perikanan, kehutanan dan beberapa sektor pertambangan dan lain-lain, tapi tidak bisa mencapai apa yang dikurangi dari sector pertambangan yang Rp 800 miliar itu,” terang Nurman.
Oleh sebab itu dirinya mengharapkan agar PAD Mimika bisa kembali ke titik normal yang mencapai lebih dari Rp 3 triliun. Apabila KK PTFI diperpanjang, oleh sebab itu Nurman mengharapkan adanya dukungan dari kedua lembaga di Mimika baik Legislatif maupun Eksekutif, pasalnya akan menguntungkan Pemkab Mimika.
“Kita berharap pendapatan akan kembali normal jadi APBD bisa mencapai Rp 3,5 triliun, kalau kontra karya Freeport diperpanjang dan kami semua mendukung eksport dengan sendirinya itu akan menjadi keuntungan bagi Kabupaten Mimika,” harapnya (Ricky Lodar).