Inilah Syaratnya Orang Asli Papua Pimpin PTFI
pada tanggal
Tuesday, February 23, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Keinginan dari berbagai pihak akan kehadiran Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang Orang Asli Papua (OAP) mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Salah satunya adalah dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika, Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya, Wilhelmus Pigai.
Wihelmus Pigai mengatakan, tidak ada salahnya OAP memimpin Freeport. Namun tentu ada syaratnya, yang harus dimiliki, seperti kapasitas bukan asal-asalan. Orang tersebut harus punya posisi tawar. Ia juga harus mengerti benar manajemen perusahaan dan memiliki etos kerja yang tinggi.
Wihelmus Pigai mengatakan, tidak ada salahnya OAP memimpin Freeport. Namun tentu ada syaratnya, yang harus dimiliki, seperti kapasitas bukan asal-asalan. Orang tersebut harus punya posisi tawar. Ia juga harus mengerti benar manajemen perusahaan dan memiliki etos kerja yang tinggi.
“ Saya menilai ada Orang Asli Papua yang punya semua kapasitas itu," kata Wilhelmus Pigai, Senin (22/2).
Wilhelmu berharap, Presiden Joko Widodo dan pihak Freeport mendengar keinginan orang Papua. Sudah puluhan tahun tambang emas dan tembaga itu beroperasi di Papua. Kini saatnya memberikan kesempatan kepada OAP menduduki jabatan penting di dalam perusahaan.
"Saya berharap apa yang diinginkan berbagai pihak di Papua itu bisa diakomodir. Pemerintah Pusat juga harus memberikan kepercayaan kepada OAP. Mereka juga warga negara, sama seperti masyarakat daerah lain di Indonesia," ucapnya.
Kata dia, ketika Pemilihan Presiden pada Juli 2014 lalu, masyarakat Papua, khususnya OAP mempercayakan Jokowi memimpin negara ini. Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu menang telak di Papua. Kini saatnya Jokowi menunjukkan kepedulian dan keberpihakannya kepada OAP.
"Saatnya Jokowi percaya kepada OAP, seperti orang Papua percaya kepadanya ketika Pilpres lalu. Berikan kesempatan kepada anak Asli Papua yang memang berkompeten," katanya.
Pekan lalu, pemuda adat Papua dan sejumlah organisasi kepemudaan serta organisasi kemasyarakatan di Kota Jayapura melakukan demo di halaman kantor Gubernur Papua yang terletak di Jalan Soasiu, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Pendemo ingin Gubernur Papua, Lukas Enembe mengeluarkan sebuah rekomendasi terkait permintaan orang asli Papua harus menjadi presiden direktur PT Freeport.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, mendukung dan menerima tuntutan pendemo yang menuntut Presdir PT Freeport Indonesia harus orang asli Papua.
"Sebelumnya sudah disampaikan kepada pemerintah pusat pasca berakhirnya jabatan presdir lama bahwa penggantinya haruslah orang asli Papua," kata Lukas di Jayapura.
Menurutnya, selain Presdir, menyoal divestasi, pihaknya meminta agar ada keterwakilan Papua dalam kepemilikan saham Freeport.
"Dalam kepastian kontrak karya, posisi presdir dan lainnya dalam Freeport Indonesia ini terjadi tarik ulur yang sangat luar biasa sehingga harus diselesaikan dengan hati-hati," ucapnya. (Arjun)