Tidak Ada Anak Amungme Kamoro Pendamping Distrik
pada tanggal
Tuesday, February 23, 2016
“Hasil dari seleksi itu ternyata yang lolos tidak ada putra asli Amungme-Kamoro, maupun yang lahir besar di Mimika,” ungkap Yeremias Tsenawatme selaku koordinator FPAMM, dikompleks DPRD Mimika, Senin (22/2).
Diungkapkan Yeremias, tidak satupun putra putri asli Mimika maupun mereka yang lahir dan besar di Mimika juga tidak diloloskan. Padahal menurut dia, dari 38 distrik yang ada di Mimika, 33 peserta putra putri Mimika ikut dalam seleksi itu.
“Nah, ini yang membuat kami sangat kecewa, kalau satu, dua atau tiga yang diloloskan, itu sudah mewakili kami sebagai putra daerah, tetapi ini sama sekali tidak ada dan ini sangat membuat kami sangat sakit hati dan terpukul, ini benar-benar tidak menghargai kami,” cetusnya.
Padahal dari sisi SDM yang ada, sudah banyak putra putri Mimika yang memiliki kemampuan lebih, apalagi dalam hal menjadi pendamping distrik.
“Waktu perekrutan semua teman-teman sudah memenuhi syarat, bahkan dari seleksi itu kami juga sudah melampirkan rekomendasi dari distrik maupun kepala kampung dan dari tokoh masyarakat,” katanya.
Dengan begitu pada awal Februari lalu FPAMM telah memasukkan penyataan sikap ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mimika, selanjutnya dari pernyataan sikap tersebut dijanjikan pihak pemberdayaan bahwa pada tanggal 20 Februari akan diberikan hasil. Senin kemarin ketika mendatangi kantor pemberdayaan, FPAMM hanya bertemu dengan sekretaris, bahkan dalam pertemuan itu sekretaris badan pemberdayaan masyarakat mengaku turut prihatin dengan hasil seleksi yang dikeluarkan.
“Dia (sekretaris) mengatakan bahwa hal ini mereka juga sangat prihatin, itu ucapan dari pak sekretaris. Mereka sangat prihatin bahwa mereka tidak berani mengeluarkan nama-nama itu, karena tidak ada satupun putra daerah yang ada dalam situ, sehingga mereka juga takut. Nah itu yang diungkapkan oleh sekretaris pemberdayaan masyarakat ,” ungkap Yeremias.
Juga disampaikan bahwa sesuai pernyataan gubernur Papua Lukas Enembe bahwa, tujuan dari otonomi khusus adalah untuk menjadikan orang Papua menjadi tuan ditanahnya sendiri, dalam hal ini mengatur, mengelola dan memberdayakan masyarakat.
“Salah satu aturan dari otonomi khusus itu sendiri yaitu, untuk masyarakat asli daerah itu mengatur daerahnya dan menjadi tuan,” pungkasnya.
Dengan demikian, FPAMM juga mendatangi kantor DPRD Mimika untuk menyampaikan apa yang terjadi, bahkan FPAMM mengancam jika hal ini tidak di indahkan pemerintah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, maka akan ada aksi mengan memalang kantor tersebut.
“Jujur saja kalau pemerintah sengaja abaikan penyataan kami dan tidak mau perhatikan, kantor kami akan palang,” tandasnya. (Saldi Hermanto)