Bupati Mimika Ikuti Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FKPAN)

SAPA (TIMIKA) - Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE mengikuti Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FKPAN), dan penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi, yang berlangsung di Bandung Jawa Barat, Jumat (12/2)

Dalam kegiatan tersebut, bupati didampingi Kepala Inspektorat Marthen Piding M,MP, Kepala BKD Paskalis Kirwelakubun, dan Kepala Bappeda Adolof Haley.

Kegiatan yang  diikuti  Provinsi Jawa Barat, Kalimantan, Banten, Jawa Tengah, Maluku dan Papua berlangsung selama dua hari, Jumat dan Sabtu (12/13-2), dan di buka secara resmi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi, 

Dalam sambutannya, Menteri Yuddy  menegaskan kepada seluruh bupati dan walikota jajaran instansi pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Jawa Barat, Kalimantan, Banten, Jateng, Maluku dan Papua untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk menghadapi kompetisi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Lanjut Yudy, Kompetisi menjadi sesuatu yang mutlak, yang akan terjadi. Kinerja menjadi sebuah tuntutan. Tata kelola pemerintahan yang baik akan menentukan apakah pemerintah dapat bersaing.

“Untuk mewujudkan good and clean govermment yang sudah dicanangkan oleh pemerintah era Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi hal yang mutlak dan harus dicapai. Oleh karena itu setiap rupiah anggaran melalui sistem anggaran yang disebut APBN yang kemudian ditransfer ke daerah APBD harus menghasilkan outcome yg bermanfaat bagi masyarakat,” kata Yudy.

Menurut Yuddy, kompetisi tersebut sebagai sebuah motivasi untuk menjadi yang terbaik, untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dimasa Pemerintahan Presiden Jokowi.

 “Kehadiran pemerintah harus memberikan nilai tambah. Tidak semata-mata sesuatu yang sifatnya seremonial tetapi fenomenal. Jika biasanya kepala daerah diundang ke Jakarta kemudian pulang selesai begitu saja, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla serius memperbaiki birokrasi karena itu birokrasi harus mampu bergerak cepat dan merespon perkembangan jaman. Oleh karena itu, asumsi yang menyebutkan bahwa birokrasi hanya berbasis pada peraturan harus dibuang jauh, karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini yang menekankan pada kompetensi untuk berkompetisi,” ujar Yuddy.

Sementara itu, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bukti program pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan dan meningkatkan mutu pelayanan pemerintah khususnya di daerah.

Terkait pentingnya peningkatan birokrasi yang akuntabel dan transparan, maka menurut bupati, dirinya akan evaluasi peningkatan kinerja SKPD dilingkungan Pemda Mimika. Dengan harapan, kehadiran pemerintah dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Mimika dalam percepatan pembangunan.

“Bagi SKPD yang mutu pelayanan/ kinerja baik akan kita berikan award atau penghargaan. Sedangkan bagi SKPD yang mutu pelayanannya kurang akan kita finishing,” kata bupati. (Ricky Lodar)