DPR Papua Ingin Parnapura Ditutup

SAPA (JAYAPURA) - Komisi III DPR Papua yang membidangi Asset Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyarankan Pemerintah Provinsi setempat menutup Parnapura atau PT. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah Irian Bhakti Mandiri (IBM) atau dulunya bernama Holding Company. Ini lantaran kondisi PT tersebut kini dinilai hidup segan mati tak mau.

Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Kelen Boli mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan rapat dengan pihak Parnapura. Komisinya sudah sudah meminta pemerintah, termasuk ketika Rapat Kerja (Raker) BUMD dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe agar mengambil langkah-langkah konkrit.

"Langkah kongkrit yang saya maksud, harapan dewan sebaiknya ditutup saja PT ini. Setelah itu dibentuk dalam satu divisi khusus menangani EMKL di IBM. Jadi seperti bagian saja di BUMD. Jangan bentuk PT lagi. Nanti bayarnya mahal. Harus gaji direksinya, karyawannya dan lain-lain," kata Carolus, Selasa (5/1).

Menurutnya, setelah PT itu dibentuk divisi, pemerintah memberikan penyertaan modal. Ia menilai sesungguhnya uang itu ada di depan mata. Yang dimaksud adalah arus keluar masuk angkut barang di pelabuhan Jayapura.

"Kalau punya tronton, trailer yang bisa parkir di pelabuhan, pengusaha yang mengangkut keluar masuk kebutuhan barangnya di pelabuhan kan butuh tronton, trailer. Tiap hari ini putaran uang ada. Duit ada di depan mata, tidak disambut. Kenapa sibuk urus administrasi yang belum mendatangkan duit," ucapnya.

Selain itu kata Carolus, hal terpenting, mencari pengelola yang profesional. Jika pengelolanya profesional, jujur, punya dedikasi, berjiwa wirausaha, punya spirit, pasti bisa beroperasi dan berkontribusi kepada daerah.

"Ini lebih baik daripada urus PT, PT, PT, tapi PT itu sibuk urus administrasi, berangkat pulang pergi Jakarta. Tiap hari sana sini, uang habis tapi hasil belum ada," katanya. (Arjun)