"Ya tergantung nasib garis tangan saja kan. Kalau memang dipecat, ya dicatat sejarah, 'Ahok Gubernur DKI dipecat DPRD.' Ya bagus dong," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (5/6/2015).
Basuki mengungkapkan, masa jabatan dan lamanya orang berkuasa sudah diatur oleh Tuhan. Jika dirinya memang harus turun, maka Basuki menganggap tugas dan kepercayaan terhadap dirinya sebagai gubernur untuk DKI sudah selesai.
Anggota Badan Musyawarah DPRD DKI menunda pembahasan jadwal pelaksanaan sidang paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, Kamis (4/6).
Alasannya, Bamus DPRD membahas beberapa agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya.
"HMP dibamusin dalam agenda bamus yang akan datang karena hari ini banyak tuh agendanya. Ada raperda pariwisata, ada raperda kebudayaan Betawi, ada HUT DKI, ada BPK, ada kunker," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI, Kamis.
Rapat bamus pada Kamis ini berlangsung singkat, yaitu sekitar 35 menit saja. Meskipun batal membahas HMP, Taufik membantah bahwa DPRD kembali menggantung HMP. Sebab, DPRD juga harus mengurus jadwal agenda rapat paripurna yang lain.
Kemungkinan, kata Taufik, bamus HMP baru akan dilakukan minggu depan. Pelaksanaan bamus tersebut tidak akan menunggu semua rangkaian paripurna yang telah disusun berakhir terlebih dahulu.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI direncanakan membawa hasil rapat pimpinan mengenai tindak lanjut angket dan raperda dalam rapat badan musyarawah. Rapat bamus ini akan menentukan jadwal paripurna dari seluruh hasil rapat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik.
"Hari ini itu rapat bamus, bahkan menjadwalkan paripurna HMP, jadi nanti itulah ditentukan rapat paripurna HMP kapan. Mungkin minggu depan atau hari apa," ujar Taufik. [Kompas]
0 komentar:
Posting Komentar