PHBI Libatkan Ormas Islam Dalam Kegiatan Halal Bihalal
pada tanggal
Tuesday, July 19, 2016
 |
| PHBI Mimika saat melakukan koordinasi persiapan Halal Bihalal 1437 H |
SAPA (TIMIKA) – Untuk meningkatkan silaturahmi antar umat muslim di Kabupaten Mimika. Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Mimika berencana menggelar halal bihalal 1437 H terpadu, yang melibatkan TNI-Polri, Pemda, dan organisasi masyarakat (Ormas) Islam.
Pelaksanaan halal bihalal 1437 yang dilakukan secara terpadu ini, mengambil tema “merajut tema dan merenda persaudaraan menuju Mimika amak, damai, dan sejahtera”.
Ketua PHBI Kabupaten Mimika, La Itam Gredenggo dalam arahannya saat pelaksanaan koordinasi persiapan halal bihalal di Gedung Serbaguna Babussalam mengatakan, pertemuan ini untuk membahas pelaksanaan halal bihalal, yang rencananya akan dilakukan pada 21 Juli 2016 nanti. Dimana kegiatan ini akan dihadiri oleh Bupati, sehingga memerlukan persiapan. Ini karena, rencana awal akan dilaksanakan pada 25 Juli 2016 nanti. Namun karena, di Mimika akan banyak kegiatan, maka kegiatan diajukan.
“ Saat ini kami mengundang semua pihak, untuk membahas pelaksanaan halal bihalal. Agar pelaksanaannya nanti bisa berjalan meriah dan lancar,”kata La Itam.
Ia menambahkan, dari rencana pelaksanaan halal bihalal tersebut, maka pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya kepada seluruh dewak kesejahteraan masjid (DKM) di Kabupaten Mimika. Hal ini karena, PHBI ingin merangkul semua pihak khususnya seluruh ormas Islam dan DKM.
“ PHBI akan turun ke DKM untuk mensosialisasikan kegiatan ini. Dan sebagai bentuk persiapan ini sudah mulai jalan, baik itu kebutuhan transportasi dan lainnya,”terangnya.
Sementara Ketua MUI H Ustad Amin Ar, S.Ag mengatakan, kegiatan halal bihalal ini merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari PHBI, baik itu Idul Adha dan Idul Fitri. Dan halal bihalal ini merupakan kelanjutan dari Idul Fitri yang dilakukan secara terpadu Pemda, TNI - Polri dan masyarakat.
“ Pelaksanaan halal bihalal ini perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa ikut serta dalam kegiatan halal bihalal,”tuturnya.
Kata dia, menyangkut halal bihalal, tentunya kegiatannya disesuaikan dengan kondisi daerah. Dan prosedur tetap (protap) mulai dari pusat ke daerah. Karena kalau berubah, maka akan ada pertanyaan dari berbagai pihak.
“ Intinya bagaimana masyarakat bisa hadir, dan pemerintah ikut serta dalam kebersamaan dalam kegiatan tersebut,”ungkapnya.(red)