Pemprov Papua Barat Genjot Kuantitas Non-Migas

SAPA (MANOKWARI) - Pemerintah Provinsi Papua Barat terus menggenjot kuantitas ekspor komoditas non-minyak bumi dan gas (Non-Migas) untuk mengoptimalkan pemanfaatkan program tol laut di daerah tersebut.

Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy di Manokwari, Selasa, mengaku optimistis ekspor komoditas non-migas di wilayah tersebut bisa meningkat.

Dia mengatakan pemerintah daerah akan mengintervensi terus untuk memacu produksi sektor nonmigas di daerah ini.

"Bapak Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan program Tol Laut di Indonesia. Wilayah Sorong menjadi pintu gerbang tol laut di wilayah Indonesia Timur, sehingga peluang ini harus dimanfaatkan," katanya.

Dia mengatakan Papua Barat memiliki potensi alam melimpah, namun belum dikelola secara maksimal.

Selain perikanan, sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan memiliki potensi cukup besar "Sentra pertanian di Papua Barat cukup luas, begitu pula dengan perikanan, perkebunan serta industri turunanya. Kita bisa menggenjot sektor ini untuk meningkatkan ekspor Papua Barat," kata dia.

Irene meminta Kementerian Pertanian terus meningkatkan alokasi program peningkatan produksu komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan di Papua Barat.

"Seperti di Kabupaten Pegunungan Arfak, cocok untuk budidaya kopi. Kami mohon Kementerian bisa mengalokasi program pengembangan kopi di Arfak," ujarnya.

Dia mengutarakan selama ini banyak institusi, seperti TNI AD, Bank Indonesia serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat langsung dalam peningkatan produksi pangan di Papua Barat.

Ia berharap hal itu terus ditingkatkan.

"Pada tahun 2017 mendatang, saya berharap alokasi anggaran pertanian pada postur APBD Papua Barat dapat ditingkatkan. Ini penting, agar produksi pangan kita meningkat, sebutnya.

Dia juga berharap kedepan ada alokasi anggaran dari dana otonomi khusus untuk program peningkatan pangan.

Dana otsus cukup strategis untuk memacu perekonomian masyarakat asli Papua melalui sektor pertanian, perikanan maupun perkebunan dan industri.

Irene menambahkan dana otonomi khusus ke depan akan dipisahkan dari postur APBD.

Dia mengungkapkan pemisahan itu akan direalisasikan melalui peraturan pemerintah.

"Dana otsus akan dicairkan melalui rekening khusus serta pengawasan secara khusus pula," kata dia lagi.

Dia meyakini pemisahan dana otsus dari postur APBD membuka peluang bagi peningkatan produksi pangan untuk mendukung kuantitas dan kualitas komoditas ekspor di daerah tersebut. (ant)