DPRP Tinjau Proyek Provinsi di Mimika
pada tanggal
Tuesday, July 5, 2016
SAPA (TIMIKA) – Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan atau proyek dari Pemerintah Provinsi Papua, yang dikerjakan di Kabupaten Mimika. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Matea Mameyau, pada Senin (4/7) kemarin meninjau dua lokasi kegiatan, yakni pelebaran jalan di Kelurahan Karang Senang (SP 3) dan pembuatan trotoar di Jalan Budi Utomo.
Berdasarkan pantauan Salam Papua di lapangan, Anggota DPRP Papua tersebut pertama kali melakukan peninjauan pelebaran jalan, mulai dari persimpangan Kuala Kencana sampai di depan Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika. Peninjauan ini dilakukan, karena adanya informasi bahwa pelaksanaan pekerjaan itu tidak tepat waktu. Selain itu, pengaspalan jalan tidak sampai pada Pendopo Negara di SP 3. Namun hanya sebatas di depan Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika.
Setelah melihat kondisi pekerjaan pelebaran jalan, Anggota DPRP pun menyambangi Kantor PT Namlea Jaya. Kunjungan ke kantor ini untuk mengetahui kendala apa yang terjadi. Namun Mate Mameyau tidak menemukan pimpinan dan hanya disambut pegawai administrasi PT Namlea Jaya, Frizon. Dari pejelasan Frizon, bahwa jalan itu sudah selesai dikerjakan. Dan untuk 2016 ini, tidak mengetahui siapa yang dapat proyeknya. “ Pimpinan ada di Jakarta, dan yang saya tau pekerjaan ini sudah selesai,”kata Frizon.
Setelah itu, Mate Mameyau pun meninjau lokasi proyek pembangunan trotoar di Jalan Budi Utomo. Dimana dipembangunan trotoar tersebut masih dalam pengerjaan. Namun tidak ditemukan papan nama, sehingga tidak diketahui pekerjaan tersebut dikerjakan oleh siapa. Serta waktu dan panjang dari pekerjaan tersebut.
Anggota DPRP dari Partai PDIP, Matea Mameyau mengatakan, peninjauan ke lokasi proyek ini dalam rangka reses DPRP. Dimana pihaknya akan melakukan peninjauan selama satu minggu, baik di wilayah kota maupun pinggiran Mimika.
“ Ini masih waktu reses, sehingga saya turun ke lapangan untuk melihat perkembangan pekerjaan provinsi. Dan harus dilakukan, karena proyek ini menggunakan uang rakyat,”kata Matea.
Ia menambahkan, dari peninjauan tersebut, kegiatan yang dilakukan, khususnya pembangunan trotoar di Jalan Budi Utomo tidak sesuai dengan kontrak. Karena dirinya melihat pekerjaan tersebut amburadul dan tidak ada yang bertanggungjawab melihat pekerjaan ini dengan baik. Selain itu, tidak tepat Jalan Budi Utomo ini dilakukan pembangunan trotoar, tetapi seharusnya pelebaran jalan.
“ Bagi saya pekerjaan ini sangat tidak tepat dan cocok. Karena Budi Utomo itu jalannya sempit, sehingga tidak cocok di bangun trotoar, tapi pelebaran jalan,”jelasnya.
Dari kondisi tersebut, kata Matea, ini terkesan adanya pekerjaan yang asal-asalan. Dan adanya pembohongan publik, karena tidak dipasang papan nama proyek, yang bisa dilihat oleh masyarakat, baik itu nama kontraktornya atau yang lainnya. Khususnya dana proyek ini darimana, apakah provinsi, kabupaten, atau pusat.
“ Ini termasuk pembohongan publik, dan terkesan tidak ada tanggungjawab sama sekali,”ujarnya.
Kata dia, dengan demikian, ini akan menjadi bahan evaluasi bagi DPRP untuk meminta penjelasan kepada Dinas PU Provinsi. Dan pihaknya akan berbicara keras, bahwa pekerjaan di Mimika ini perlu dievaluasi. Dalam arti apakah perlu dihentikan atau diganti, karena tidak sesuai dengan tatakota. Yang menyebabkan keindahan kota ini semakin amburadul.
Lanjut anggota DPRP asal Mimika ini, evaluasi ini dilakukan agar bisa mengetahui langkah apa yang harus diambil kedepan. Seperti pembangunan pelebaran jalan di SP 3, apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Dan apakah perlu mengganti kontraktornya atau tidak.
“ Saya akan sampaikan ke PU Provinsi, bahkan ke gubernur. Sehingga menjadi bahan evaluasi dari pekerjaan tersebut. Tapi yang jelas ini akan menjadi perhatian dan akan dilakukan pengawasan secara serius,”ungkapnya. (red)
Berdasarkan pantauan Salam Papua di lapangan, Anggota DPRP Papua tersebut pertama kali melakukan peninjauan pelebaran jalan, mulai dari persimpangan Kuala Kencana sampai di depan Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika. Peninjauan ini dilakukan, karena adanya informasi bahwa pelaksanaan pekerjaan itu tidak tepat waktu. Selain itu, pengaspalan jalan tidak sampai pada Pendopo Negara di SP 3. Namun hanya sebatas di depan Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika.
Setelah melihat kondisi pekerjaan pelebaran jalan, Anggota DPRP pun menyambangi Kantor PT Namlea Jaya. Kunjungan ke kantor ini untuk mengetahui kendala apa yang terjadi. Namun Mate Mameyau tidak menemukan pimpinan dan hanya disambut pegawai administrasi PT Namlea Jaya, Frizon. Dari pejelasan Frizon, bahwa jalan itu sudah selesai dikerjakan. Dan untuk 2016 ini, tidak mengetahui siapa yang dapat proyeknya. “ Pimpinan ada di Jakarta, dan yang saya tau pekerjaan ini sudah selesai,”kata Frizon.
Setelah itu, Mate Mameyau pun meninjau lokasi proyek pembangunan trotoar di Jalan Budi Utomo. Dimana dipembangunan trotoar tersebut masih dalam pengerjaan. Namun tidak ditemukan papan nama, sehingga tidak diketahui pekerjaan tersebut dikerjakan oleh siapa. Serta waktu dan panjang dari pekerjaan tersebut.
Anggota DPRP dari Partai PDIP, Matea Mameyau mengatakan, peninjauan ke lokasi proyek ini dalam rangka reses DPRP. Dimana pihaknya akan melakukan peninjauan selama satu minggu, baik di wilayah kota maupun pinggiran Mimika.
“ Ini masih waktu reses, sehingga saya turun ke lapangan untuk melihat perkembangan pekerjaan provinsi. Dan harus dilakukan, karena proyek ini menggunakan uang rakyat,”kata Matea.
Ia menambahkan, dari peninjauan tersebut, kegiatan yang dilakukan, khususnya pembangunan trotoar di Jalan Budi Utomo tidak sesuai dengan kontrak. Karena dirinya melihat pekerjaan tersebut amburadul dan tidak ada yang bertanggungjawab melihat pekerjaan ini dengan baik. Selain itu, tidak tepat Jalan Budi Utomo ini dilakukan pembangunan trotoar, tetapi seharusnya pelebaran jalan.
“ Bagi saya pekerjaan ini sangat tidak tepat dan cocok. Karena Budi Utomo itu jalannya sempit, sehingga tidak cocok di bangun trotoar, tapi pelebaran jalan,”jelasnya.
Dari kondisi tersebut, kata Matea, ini terkesan adanya pekerjaan yang asal-asalan. Dan adanya pembohongan publik, karena tidak dipasang papan nama proyek, yang bisa dilihat oleh masyarakat, baik itu nama kontraktornya atau yang lainnya. Khususnya dana proyek ini darimana, apakah provinsi, kabupaten, atau pusat.
“ Ini termasuk pembohongan publik, dan terkesan tidak ada tanggungjawab sama sekali,”ujarnya.
Kata dia, dengan demikian, ini akan menjadi bahan evaluasi bagi DPRP untuk meminta penjelasan kepada Dinas PU Provinsi. Dan pihaknya akan berbicara keras, bahwa pekerjaan di Mimika ini perlu dievaluasi. Dalam arti apakah perlu dihentikan atau diganti, karena tidak sesuai dengan tatakota. Yang menyebabkan keindahan kota ini semakin amburadul.
Lanjut anggota DPRP asal Mimika ini, evaluasi ini dilakukan agar bisa mengetahui langkah apa yang harus diambil kedepan. Seperti pembangunan pelebaran jalan di SP 3, apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Dan apakah perlu mengganti kontraktornya atau tidak.
“ Saya akan sampaikan ke PU Provinsi, bahkan ke gubernur. Sehingga menjadi bahan evaluasi dari pekerjaan tersebut. Tapi yang jelas ini akan menjadi perhatian dan akan dilakukan pengawasan secara serius,”ungkapnya. (red)