DPC Partai Hanura Protes Yan Mandenas
pada tanggal
Tuesday, July 12, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Sebanyak 18 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura se-Provinsi Papua memprotes Ketua DPD Hanura Yan P Mandenas karena dinilai otoriter dan melanggar AD/ART.
Aksi protes digelar dengan memalang Kantor Sekretariat DPD Hanura di Jayapura, Senin, dan membakar sejumlah poster pimpinannya.
Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Mimika Saleh Alhamid, mengatakan aksi protes itu dilakukan secara spontanitas dari 18 ketua-ketua DPC Partai Hanura se-Provinsi Papua.
"Aksi ini berkaitan erat dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua, Yan P Mandenas yang menggunakan kepemimpinannya secara otoriter, tidak berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai," katanya.
Menurut Saleh, selain itu, Ketua DPD Partai Hanura telah memberhentikan hampir 21 DPC Partai Hanura se-Provinsi Papua, melalui rekruitmen ketua DPC dengan menggunakan sistem "fit and proper test" atau uji kelayakan tersebut.
"Untuk itu, 21 DPC Partai Hanura se-Papua mengancam akan mengajukan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Hanura Provinsi Papua, apalagi telah memenuhi syarat dua per tiga DPC," ujarnya.
Dia menuturkan kami juga meminta kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura untuk menurunkan persetujuan surat guna diadakannya Musdalub tersebut.
"Kami menilai rekruitmen ketua DPC Partai Hanura se-Provinsi Papua melalui uji kelayakan beberapa waktu lalu, tidak sesuai dengan AD/ART partai," katanya lagi.
Dia menambahkan pemalangan Kantor DPD Partai Hanura Provinsi Papua ini, dilakukan sampai ada petunjuk dari Ketua Umum DPP Partai Hanura untuk memberikan persetujuan Musdalub. (ant)
Aksi protes digelar dengan memalang Kantor Sekretariat DPD Hanura di Jayapura, Senin, dan membakar sejumlah poster pimpinannya.
Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Mimika Saleh Alhamid, mengatakan aksi protes itu dilakukan secara spontanitas dari 18 ketua-ketua DPC Partai Hanura se-Provinsi Papua.
"Aksi ini berkaitan erat dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua, Yan P Mandenas yang menggunakan kepemimpinannya secara otoriter, tidak berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai," katanya.
Menurut Saleh, selain itu, Ketua DPD Partai Hanura telah memberhentikan hampir 21 DPC Partai Hanura se-Provinsi Papua, melalui rekruitmen ketua DPC dengan menggunakan sistem "fit and proper test" atau uji kelayakan tersebut.
"Untuk itu, 21 DPC Partai Hanura se-Papua mengancam akan mengajukan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Hanura Provinsi Papua, apalagi telah memenuhi syarat dua per tiga DPC," ujarnya.
Dia menuturkan kami juga meminta kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura untuk menurunkan persetujuan surat guna diadakannya Musdalub tersebut.
"Kami menilai rekruitmen ketua DPC Partai Hanura se-Provinsi Papua melalui uji kelayakan beberapa waktu lalu, tidak sesuai dengan AD/ART partai," katanya lagi.
Dia menambahkan pemalangan Kantor DPD Partai Hanura Provinsi Papua ini, dilakukan sampai ada petunjuk dari Ketua Umum DPP Partai Hanura untuk memberikan persetujuan Musdalub. (ant)