Dana Rakyat Untuk Kesejahteraan Masyarakat
pada tanggal
Tuesday, July 5, 2016
SAPA (TIMIKA) - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika Matius Yanengga meminta agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang menjadi hak mereka.
“Penggunaan dana rakyat seperti dana desa, dan bantuan sosial yang untuk masyarakat, penggunaannya harus transparan, pertanggung jawaban jelas, uang itu untuk kesejahteraan masyarakat di kampung,” ungkap Matius kepada Salam Papua.
Lanjut Matius, kalau masyarakat menikmati dana itu dan manfaatkan dengan baik, terus penggunaan dan pelaporan transparan, DPRD yang merupakan wakil rakyat sudah tentu merasa senang.
“Kalau semua berjalan sesuai prosedur maka, DPRD dan rakyat senang, Rakyat makmur DPRD puas. Tapi kalau penyimpangan tidak benar, maka saya mau sampaikan bahwa siapapun masyarakat punya hak untuk menyampaikan pendapat dan punya hak mempertanyakan kepada Dewan,” tambah Matius.
Lanjut Matius, jika ada hal yang dianggap menyimpang maka laporkan ke Dewan, DPRD siap memanggil siapapun dia kalau bermain dengan uang masyarakat. Apabila ada pengaduan maka Dewan akan panggil yang bersangkutan. Harapannya digunakan dengan benar dan transparan, karena manfaatnya akan baik. Karena pembangunan itu dari pelosok ke kota bukan dari kota ke kampung. (Maria Welerubun)
“Penggunaan dana rakyat seperti dana desa, dan bantuan sosial yang untuk masyarakat, penggunaannya harus transparan, pertanggung jawaban jelas, uang itu untuk kesejahteraan masyarakat di kampung,” ungkap Matius kepada Salam Papua.
Lanjut Matius, kalau masyarakat menikmati dana itu dan manfaatkan dengan baik, terus penggunaan dan pelaporan transparan, DPRD yang merupakan wakil rakyat sudah tentu merasa senang.
“Kalau semua berjalan sesuai prosedur maka, DPRD dan rakyat senang, Rakyat makmur DPRD puas. Tapi kalau penyimpangan tidak benar, maka saya mau sampaikan bahwa siapapun masyarakat punya hak untuk menyampaikan pendapat dan punya hak mempertanyakan kepada Dewan,” tambah Matius.
Lanjut Matius, jika ada hal yang dianggap menyimpang maka laporkan ke Dewan, DPRD siap memanggil siapapun dia kalau bermain dengan uang masyarakat. Apabila ada pengaduan maka Dewan akan panggil yang bersangkutan. Harapannya digunakan dengan benar dan transparan, karena manfaatnya akan baik. Karena pembangunan itu dari pelosok ke kota bukan dari kota ke kampung. (Maria Welerubun)