Presiden : Dana Proyek Harus Di Perjelas
pada tanggal
Tuesday, June 7, 2016
 |
SAPA (JAKARTA) - Presiden Joko Widodo meminta agar pembiayaan proyek-proyek strategis diperjelas, termasuk proyek-proyek yang bisa dibiayai oleh swasta atau investor.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution usai Rapat Terbatas Evaluasi Proyek Strategis di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin mengatakan proyek strategis yang masih dalam perencanaan harus diperjelas sumber pembiayaannya.
Dari 225 proyek strategis, sebanyak 86 proyek telah berjalan sedangkan 139 proyek masih dalam perencanaan.
Menurut Darmin, Presiden Joko Widodo dalam rapat juga menyampaikan bahwa skema pendanaan 139 proyek harus segera diputuskan sedangkan 86 proyek sudah berjalan tinggal melanjutkan.
"Mana yang dibiaya APBN, mana BUMN, mana swasta dan mana kerja sama pemerintah swasta. Itu perlu segera (diputuskan)," katanya, menegaskan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri perekonomian, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membuat rencana proyek secara detail sehingga tidak semua proyek memakai uang negara.
"Bila ada swasta yang minat, contoh Pelabuhan Patimban bisa dikerjasamakan," ujarnya. Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat sedang ditawarkan ke investor.
Darmin mengatakan sebanyak 225 proyek dinilai strategis karena sesuai rencana strategis nasional, penting dalam perekonomian, ada studi kelayakan dibuat pemerintah dan mulai dikerjakan paling lambat 2018 atau akhir masa pemerintahan Joko Widodo.
Ia mengatakan sejumlah proyek yang masuk strategis antara lain 52 proyek rel/ jalur kereta api, 19 proyek rangkaian kereta api, 17 bandara, 13 pelabuhan, 10 air bersih, 60 bendungan, 25 kawasan dan lain-lainnya.
Dari 225 proyek itu, Sumatera ada 46 proyek, Jawa 89 proyek, Kalimantan 24 proyek, Bali-Nusa Tenggara 16 proyek, Sulawesi 28 proyek, Maluku-Papua 13 proyek dan 10 proyek di beberapa provinsi.
Ke-225 proyek itu di luar proyek 35 ribu megawatt (MW) yang saat ini dikerjakan pemerintah. Dari 35 ribu MW, sebanyak 17.800 MW sudah ditandatangani pada 2016.
Darmin mengatakan proyek-proyek strategis itu harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi, membuka lapangan kerja baru dan memiliki efek ganda kehidupan di lokasi proyek.(Ant)