Pemkab Telusuri Peredaran Vaksin Palsu
pada tanggal
Wednesday, June 29, 2016
SAPA (MANOKWARI) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat akan membentuk tim untuk menelusuri peredaran vaksin palsu di daerah tersebut.
Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan di Manokwari, Selasa, mengatakan terungkapnya peredaran vaksin palsu di sejumlah wilayah Indonesia menjadi perhatian serius Pemkab Manokwari. Ia tak ingin vaksin oplosan itu beredar di daerah ini.
Menyikapi persoalan ini, ia mengaku, telah memanggil Kepala Dinas Kesehatan Manokwari Hanri Sembiring untuk melakukan penelusuran awal.
"Kepala Dinas menjelaskan bahwa untuk pengadaan obat yang dilakukan melalui APBD Kabupaten Manokwari tidak ada pengadaan vaksin," katanya.
Vaksin yang disiapkan Pemkab Manokwari, kata dia, diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang pengadaanya dilakukan oleh pemerintah pusat.
"Vaksin ini disediakan dari pemerintah pusat kemudian disalurkan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.
Dia menyebutkan, tim akan segera dibentuk dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pemeriksaan akan dilakukan di rumah sakit puskesmas dan apotek daerah itu.
Demas mengimbau direktur RSUD Manokwari dan kepala Puskemas lebih teliti dan memeriksa terlebih dahulu sebelum memberikan vaksin kepada anak dan balita di daerah ini.
"Jangan disepelekan, ini sangat penting. Jika salah memberikan vaksin, anak dan bayi yang akan menanggung resiko," ucapnya.
Informasi yang diperoleh Antara, selain dari pemerintah pusat, vaksin yang beredar di Manokwari masuk melalui agen farmasi. Di Manokwari ada empat agen farmasi.
Empat agen tersebut cukup berperan dalam peredaran obat di daerah tersebut. (ant)
Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan di Manokwari, Selasa, mengatakan terungkapnya peredaran vaksin palsu di sejumlah wilayah Indonesia menjadi perhatian serius Pemkab Manokwari. Ia tak ingin vaksin oplosan itu beredar di daerah ini.
Menyikapi persoalan ini, ia mengaku, telah memanggil Kepala Dinas Kesehatan Manokwari Hanri Sembiring untuk melakukan penelusuran awal.
"Kepala Dinas menjelaskan bahwa untuk pengadaan obat yang dilakukan melalui APBD Kabupaten Manokwari tidak ada pengadaan vaksin," katanya.
Vaksin yang disiapkan Pemkab Manokwari, kata dia, diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang pengadaanya dilakukan oleh pemerintah pusat.
"Vaksin ini disediakan dari pemerintah pusat kemudian disalurkan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.
Dia menyebutkan, tim akan segera dibentuk dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pemeriksaan akan dilakukan di rumah sakit puskesmas dan apotek daerah itu.
Demas mengimbau direktur RSUD Manokwari dan kepala Puskemas lebih teliti dan memeriksa terlebih dahulu sebelum memberikan vaksin kepada anak dan balita di daerah ini.
"Jangan disepelekan, ini sangat penting. Jika salah memberikan vaksin, anak dan bayi yang akan menanggung resiko," ucapnya.
Informasi yang diperoleh Antara, selain dari pemerintah pusat, vaksin yang beredar di Manokwari masuk melalui agen farmasi. Di Manokwari ada empat agen farmasi.
Empat agen tersebut cukup berperan dalam peredaran obat di daerah tersebut. (ant)