Kepsek SMA/SMK Akan Diganti Jika Pungut Biaya PSB

Armin Wakerkwa, S.Pd, M.Si,

SAPA (TIMIKA) – Kepala Dinas Pendidikan Menengah (Dispenmen) Kabupaten Mimika, Armin Wakerkwa, S.Pd, M.Si, menegaskan, akan mengganti kepala sekolah (kepsek) jika kedapatan dari sekolah memungut biaya Penerimaan Siswa Baru (PSB).

“Apabila sekolah yang memungut biaya, maka akan diberi tindakan tegas berupa penggantian kepala sekolah. Ini merupakan penegasan dari Bupati Omaleng, sehingga saya himbau kepada semua sekolah negeri dan swasta yang sekarang menerima murid baru, untuk tidak boleh memungut biaya,” ungkap Armin saat ditemui Salam Papua di pendopo rumah bupati, Selasa (28/6).

Armin menjelaskan bahwa hal ini berkaitan juga dengan visi misi Bupati Eltinus Omaleng, SE terkait pendidikan gratis bagi masyarakat Mimika.

“Jika ada pungutan biaya pendaftaran, maka dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan dana dari pemerintah yang lain itu kemana?” tanya Armin.

Selanjutnya, ia juga menegaskan khususnya kepada SMA Negeri I dan SMK Negeri I, dimana dalam penerimaan siswa baru tidak boleh melebihi standar penerimaan siswa yang sudah berlaku. Penerimaan siswa baru maksimal hanya 400 siswa, tidak boleh mencapai ribuan. Namun bagi sekolah swasta, hal tersebut masih dapat dipahami, tetapi jangan pula keterlaluan.

“Kami sudah lama bentuk panitia untuk melakukan pemeriksaan terhadap prosedur penerimaan siswa baru pada sekolah-sekolah menegah,” katanya.

Sementara itu Armin juga mengungkapkan bahwa pihaknya merasa kecewa terkait kunjungan komisi C DPRD Mimika ke sekolah-sekolah dalam memantau pengunaan dana BOS maupun pungutan biaya pada sekolah menengah atas. Hal demikian menurut Armin tidak ada koordinasi dengan pihaknya yang seharusnya ada dilakukan koordinasi secara bersama-sama. 

 “Kenapa orang yang jauh di Jayapura saja bisa berkoordinasi dengan kita disini, tetapi malah kita yang saling berdekatan kok  tidak saling koordinasi.,” ungkapnya. (Cr1)