BPS akan Dicacah Ulang

Kepala BPS Papua JB Priyono

SAPA (JAYAPURA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua kembali melakukan penyisiran ulang ke rumah-rumah warga selama 15 hari (1 hingga 15 Juni), guna mengantisipasi rumah tangga yang tak sempat dicacah oleh petugas Sensus Ekonomi (SE) pada bulan Mei lalu.

Kepala BPS Papua JB Priyono di Jayapura, Rabu (1/6) menjelaskan, pihaknya akan mengecek dulu jangan - jangan petugasnya masih banyak yang salah dengar. Misalnya satu tumah tangga ketika didatangi menurut petugas tidak ada kegiatan usaha disana, namun setelah diverifikasi dan di data ulang ternyata ada.

“Penyisiran ulang ini untuk menutupi kurang telitinya petugas sensus hingga menyebabkan hasil pencacahan menjadi tak akurat,” ungkap dia. 

Sebab dirinya ingin memberikan gambaran bahwa dalam satu RT pasti ada sumber pendapatan. Contohnya, dirinya sebagai PNS yang juga termasuk buruh.  Tetapi jika ada salah satu rumah tangga berprofesi sebagai pedagang online ataupun tukang ojek, inilah yang harus disensus karena menghasilkan sumber pendapatan dari kegiatan usahanya.

“Kalau terlewati ini menjadi ketidak jelian petugas sensus kami. Sehingga tujuan menyisir ulang adalah untuk menutupi kekurangan tersebut,” jelas dia.

Nantinya usai dilakukan penyisiran selama 15 hari, data tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan dioleh untuk selanjutnya dirilis pada pidato Presiden Joko Widodo, 17 Agustus 2016 mendatang di Jakarta.

“Kalau nanti teman-teman pers maupun masyarakat menanyakan hasil Sensus Ekonomi kapan diumumkan? Jawab kami tentunya pada pidato Presiden di 17 Austus. Namun kita sekarang ini fokus pada verifikasi di lapangan dulu supaya jangan nanti kita punya perkiraan tentang banyaknya usaha di Papua menjadi akurat,”terangnya.

Ditanya mengenai kendala pelaksanaan Sensus Ekonomi, Priyono menambahkan isu penghipnotis yang menyamar menjadi petugas sensus ekonomi, menyebabkan para responden menjadi ragu-ragu untuk dicacah.

Namun disatu sisi pihaknya menyambut baik adanya kewaspadaan dari masyarakat. Hanya yang menjadi soal ketika masyarakat menolak untuk disensus.(Maria Fabiola)