DPRP Pertanyakan Pemangkasan Dana Infrastruktur

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bidang anggaran dan asset daerah, Carolus Kelen Bolly 

SAPA (JAYAPURA) – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bidang anggaran dan asset daerah, Carolus Kelen Bolly mempertanyakan penyebab dipangkasnya dana infrastruktur untuk Papua tahun anggaran 2016 senilai Rp. 1 triliun lebih. Hal itu dikatakan Carolus ketika Pansus Freeport bertemu Komisi XI DPR RI pekan lalu.

Ia mengatakan, ada apa sehingga dana infrastruktur untuk provinsi paling Timur Indonesia itu dipangkas. Ia berpesan kepada pewakilan Komisi XI DPR RI yang menemui Pansus Freeport ketika itu menyampaikan dan mempertanyakan hal itu kepada Kementerian Keuangan.

“Apa salah Papua kepada negeri ini? Kami membuat kesalahan apa kepada bangsa ini sehingga dana infrastuktur Papu dipoting Rp. 1 triliun tahun ini. Tolong sampaikan itu kepada Menteri Keuangan,” kata Carolus pekan lalu.

Menurutnya, kini semua pemangku kepentingan di Papua berupaya mendapatkan anggaran. Mestinya Pemerintah Pusat memberikan tambahan dana. Namun yang terjadi justru dana infrastruktur Papua dipangkas.

“Jangan membuat thema yang manis-manis dengan icon pembangunan infrastruktur, tapi dana infrastruktur Papua dipangkas. Kami terus berupaya meningkatkan dana infrastruktur untuk mempercepat pembangunan di Papua. mulai dari Rp 300 miliar sampai Rp 2,5 triliun pada 2015, namun  2016 turun tinggal Rp 1,5 triliun karena dipotong,” ucapnya.

Katanya, kini hampir semua  daerah muncul ketidakpuasan akibat pembagian dana itu. Tentu saja kondisi itu membahayakan negeri ini. Jika tak secepatnya diambil langkah, maka disintegrasi bangsa akan terjadi.

“Jangan selalu bilang Papua mau merdeka, itu tidak. Ini semua daerah mengalami hal yang sama. Semua daerah bicara ketidakpuasan. Menteri Keuangan harus menjawab ini,” katanya. (Arjun)