DPR RI Duga Banyak Hal Tersembunyi di PTFI

SAPA (JAKARTA) - Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pajak, Mohammad Hatta menyatakan, ia juga menduga banyak hal tersembunyi di PT. Freeport Indonesia (PTFI).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pihaknya pernah berkunjung ke Mimika, Papua pada 2010 lalu. Dalam kunjungan itu, ia merasa ada sesuatu yang tak beres.

"Kami pernah berkunjung ke Freeport pada 2010. Memang seperti yang disampaikan pihak DPR Papua, betul-betul negara dalam negara. Memang banyak yang ditutup-tutupi. Kalau memang Pansus Freeport DPR Papua bisa membongkar 'kotak pandora' itu, itu luar biasa," kata Mohammad Hatta ketika bertemu Pansus Freeport di Gedung DPR RI pekan lalu.

"Semua bermain. Di situ semua tidak transparan. Bahkan saya sampai menanyakan kepada bagian dibawahnya apa betul seperti itu yang terjadi. Itu saya rasakan betul –betul, yang namanya Freeport. Itu betul-betul terjadi," ucapnya lagi.

Katanya, salah satu hal menarik yang juga perlu ditelusuri terkait apa yang disampaikan Pansus Freeport DPR Papua, terkait dana 10 persen dari total dana 35 persen yang disetor Freeport ke Pemerintah Pusat.

"Tapi intinya itu, di Freeport memang ada sesuatu dari kunjungan singkat kami dulu. Ketika kami menanyakan berapa komposii antara emas, tembaga dan lainnya, mereka sama sekali tak transfaran," katanya.

Ketika pihaknya mendesak hal itu ke Freeport, pihak tambang menyatakan, dalam satu ton konsentrat ada satu gram emas. Namun ia tak yakin. Katanya, tak mungkin dalam satu ton kosentrat hanya ada satu gram emas. 

"Kalau begitu, kalau saya yang punya Freeport itu, saya tutup. Gak usah nambang. Namun ada informasi, kalau satu ton kosentrat itu, ada 40 gram emas. Tapi yang dilaporkan ke Indonesia hanya satu gram. Ini kan sudah penipuan gaya luar biasa. Negara ini ditipu habis-habisan Freeport. Betul itu. Ada sesuatu yang tidak beres dan gak bener," ucapnya.

Meski begitu, ia meminta kepada Pansus Freeport DPR Papua menyerahkan data kepihaknya, terutama terkait dana bagi hasil agar Komisi XI DPR RI bisa membahas itu dengan Kementerian Keuangan. (Arjun)