Dinas Kesehatan Mimika akan Bagi 183.662 KPS
pada tanggal
Tuesday, May 31, 2016
 |
| Sekretaris Dinkes Mimika, Reynold Ubra. |
SAPA (TIMIKA) – Pada 1 Juni 2016 nanti, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika akan mendistribusikan secara serempak 183.662 Kartu Papua Sehat (KPS) disetiap distrik. Demikian disampaikan Sekretaris Dinkes, Reynold Ubra.
Ia menambahkan, selain KPS, pihaknya juga akan membagikan 60 ribu Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Dimana kartu ini dikhususkan untuk masyarakat tujuh suku.
“ Terkait dengan rencana pembagian KPS, kami sudah rapat teknis dengan seluruh Puskesmas. Selanjutnya Puskesmas akan berkordinasi dengan distrik, bahwa pada 1 Juni nanti KPS sudah dibagikan,”kata Reynol saat ditemui Salam Papua diruang kerjanya, Senin (30/5).
Kata dia, pembagian KPS ini, merupakan tanggungjawab dari pemerintah. Dimana pemerintah harus pastikan, bahwa masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan. Ini karena, jaminan kesehatan yang harus dimiliki oleh masyarakat itu sangat penting. Karena banyak masyarakat yang menginginkan hidup sehat.
Lanjutnya, namun perlu digarisbawahi, bahwa KPS yang awalnya diperioritaskan untuk orang asli Papua (OAP). Namun dengan adanya pertimbangan dari tim pengelola kartu jaminan kesehatan di tingkat kabupaten. Maka KPS bisa diberikan kepada non OAP.
“ Dengan KPS ini dipastikan masyarakat akan terlayani kesehatannya secara optimal. Dan ini akan kami evaluasi setiap hari, minggu. Agar program kesehatan ini bisa maksimal, dan masyarakat merasakan pelayanan masyarakat secara optimal,”ujarnya. (Indri Yani Pariury)
Ia menambahkan, selain KPS, pihaknya juga akan membagikan 60 ribu Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Dimana kartu ini dikhususkan untuk masyarakat tujuh suku.
“ Terkait dengan rencana pembagian KPS, kami sudah rapat teknis dengan seluruh Puskesmas. Selanjutnya Puskesmas akan berkordinasi dengan distrik, bahwa pada 1 Juni nanti KPS sudah dibagikan,”kata Reynol saat ditemui Salam Papua diruang kerjanya, Senin (30/5).
Kata dia, pembagian KPS ini, merupakan tanggungjawab dari pemerintah. Dimana pemerintah harus pastikan, bahwa masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan. Ini karena, jaminan kesehatan yang harus dimiliki oleh masyarakat itu sangat penting. Karena banyak masyarakat yang menginginkan hidup sehat.
Lanjutnya, namun perlu digarisbawahi, bahwa KPS yang awalnya diperioritaskan untuk orang asli Papua (OAP). Namun dengan adanya pertimbangan dari tim pengelola kartu jaminan kesehatan di tingkat kabupaten. Maka KPS bisa diberikan kepada non OAP.
“ Dengan KPS ini dipastikan masyarakat akan terlayani kesehatannya secara optimal. Dan ini akan kami evaluasi setiap hari, minggu. Agar program kesehatan ini bisa maksimal, dan masyarakat merasakan pelayanan masyarakat secara optimal,”ujarnya. (Indri Yani Pariury)