Data Warga Perlu Dikroscek
pada tanggal
Friday, May 13, 2016
SAPA (TIMIKA) - Lurah Kamoro Jaya, Distrik Wania, Yulius Katagame mengatakan, pihak Badan Pusat Statistik (BPS) wajib mengkroscek data tiap warga di kelurahannya dari pihaknya melalui RT sehingga akan ada bantuan data yang valid dan dapat dikirimkan ke pusat.
“Yang lebih mengetahui data yang ada di kelurahan dengan berapa banyak data keluaraga lemah, ekonomi menengah, lemah dan lain sebagainya adalah kelurahan dan lebih tau lagi di RT. Sehingga pihak kelurahan juga kaget dengan selembaran nama-nama yang diserahkan untuk warga terdaftar sebagai bantuan berencana dari pusat melalui Kantor Pos,” kata Yulius Katagame saat ditemui Salam Papua di Kantornya, Jumat (13/5).
Menurutnya, menyangkut pendistribusian data pembagian dana keluarga harapan yang disalurkan melalui Kantor Pos. Pihak kelurahan tidak tau hal tersebut, sehingga tempel saja nama dan masyarakat harus ketahui, kalau benar ada nama untuk terima bantuan. Ternyata semua warga tidak diakomodir. Hal tersebut membuat masyarakat merasa tidak ada perhatian pemerintah kepada mereka, sehingga melakukan aksi dan lain sebagainnya.
“Aksi yang masyarakat lakukan yaitu, memalang kantor dua hari lalu, tetapi kami sudah berikan pengertian kepada warga bahwa, data yang dikeluarkan untuk mendapat bantuan bukanlah data dari kelurahan, tetapi dari BPS ataupun dari pemerintah atas,”tutur Yulius.
“Yang lebih mengetahui data yang ada di kelurahan dengan berapa banyak data keluaraga lemah, ekonomi menengah, lemah dan lain sebagainya adalah kelurahan dan lebih tau lagi di RT. Sehingga pihak kelurahan juga kaget dengan selembaran nama-nama yang diserahkan untuk warga terdaftar sebagai bantuan berencana dari pusat melalui Kantor Pos,” kata Yulius Katagame saat ditemui Salam Papua di Kantornya, Jumat (13/5).
Menurutnya, menyangkut pendistribusian data pembagian dana keluarga harapan yang disalurkan melalui Kantor Pos. Pihak kelurahan tidak tau hal tersebut, sehingga tempel saja nama dan masyarakat harus ketahui, kalau benar ada nama untuk terima bantuan. Ternyata semua warga tidak diakomodir. Hal tersebut membuat masyarakat merasa tidak ada perhatian pemerintah kepada mereka, sehingga melakukan aksi dan lain sebagainnya.
“Aksi yang masyarakat lakukan yaitu, memalang kantor dua hari lalu, tetapi kami sudah berikan pengertian kepada warga bahwa, data yang dikeluarkan untuk mendapat bantuan bukanlah data dari kelurahan, tetapi dari BPS ataupun dari pemerintah atas,”tutur Yulius.
Lanjut ia, data yang diambil sebagai penerima bantuan keluarga harapan yaitu, data dari BPS dan data tersebut merupakan data lama beberapa tahun lalu. Sehingga yang sudah meninggal dan pindah, tetap masih ada nama. jadi seperti ini membuat pihak kelurahan kewalahan dengan nama yang dikeluarkan oleh pihak BPS.
“Saya berharap ke BPS sebelum mengirim data warga ke pusat, seharusnya melakukan pertemuan dengan para kepala keluraha, kampung agar bisa kroscek ulang data biar sama data, jangan data BPS lain dan tidak sama dengan data sebab kami punya falit jadi tau ada yang pinda masuk, keluar dan meninggal semua jelas,”tutur Yulius. (Ervi Ruban)