-->

Wabup Sarankan Rolling Jabatan Jilid II Tunggu Restrukturisasi

bupati saat menyerahkan SK kepada salah satu pegawai honorer pemda / SAPA RICKY
SAPA (TIMIKA) – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika harus bersiap-siap untuk berpindah posisi. Pasalnya, Bupati Eltinus Omaleng, SE menyatakan bakal ada rolling jabatan lagi.

Bupati Omaleng yang ditemui di Kantor Pemerintahan, Senin (25/4) mengatakan, rolling jabatan untuk eselon II, III dan IV pada Rabu (20/4) belum semunya, sehingga nantinya akan ada rolling jabatan jilid II. 

Dikatakan  Bupati Omaleng, sebenarnya dirinya menginginkan untuk melakukan rolling jabatan terhadap 3000 ASN yang berada dilingkup Pemkab Mimika. Namun, semuanya belum dapat terwujud.

Baca Juga


“Kemarinkan pelantikan eselon II,III,IV kan hanya sekitar 400 saja, tetapi jika kita mau lihat keseluruhanya itu ada sekitar 3000. Jadi nanti akan ada pelantikan kedua,” kata  Omaleng.

Munurut Omaleng, untuk rolling jabatan jilid II ini dirinya belum dapat memastikan kapan dilakukan, karena akan bekoordinasi dengan Wakil Bupati Yohanes Bassang, SE.,M.Si.

“Pastinya kapan saya belum bisa pastikan. Namun intinya akan ada rolling lagi. Dan saya akan coba mengkoordinasikan hal tersebut dengan wakil bupati,” ujar Omaleng.

Sementara itu, ditempat terpisah Wakil Bupati Yohanes Bassang, SE.,M.Si mengatakan, sebaiknya untuk rolling jabatan jilid II ini menunggu restrukturisasi terlebih dahulu. Pasalnya, jika rolling jabatan akan dilakukan lagi, maka menurutnya wibawa pemerintah nantinya dinilai tidak ada. 

Bassang menjelaskan, di akhir tahun ini Pemkab Mimika akan melakukan  restrukturisasi atau  penataan kembali, supaya struktur atau tatanan SKPD dapat lebih baik. Sebab ada beberapa SKPD yang juga nantinya menjadi instansi vertikal.

“Restrukturisasi tahun ini Kehutanan, Pertambangan, Kelautan dan Kesbangpol akan jadi vertikal. Sedangkan  Pendidikan Menengah akan ditangani langsung dari provinsi,” kata Bassang.

Untuk itu, Bassang menyarankan untuk rolling jabatan jilid II sebaiknya dilakukan setelah tahun 2016 ini. Namun, menurut Bassang semunya tergantung bupati karena sebagai pimpinan daerah.

“Saya pikir sebaiknya kita tunggu  restrukturisasi saja. Kalau habis begini (rolling-red) baru mau rubah lagikan wibawah pemerintah dimana? Jadi, saya pikir untuk memperbaiki kita tunggu restrukturisasi saja.,” kata Bassang. (Indri Yani Pariury/Ricky Lodar)

Artikel Terkait

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel