Timika Termasuk Sentra Kelautan dan Perikanan

SAPA (TIMIKA) – Dirjen Penguatan Daya Saung Produk Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo mengatakan, Kabupaten Mimika termasuk dalam 15 lokasi pembangunan sentra kelautan di Indonesia. Hal itu dikatakan, saat melakukan kunjungan kerja di Timika, Senin (18/4).

Dalam kunjungannya, Nilanto Perbowo tidak sendiri, namun bersama PT. Prindo dan beberapa perwakilan dari lembaga lain, serta didampinggi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ir.Ignatius Eddy Santoso serta beberapa staf lainnya.

Kunjungan tersebut mulai dari budi daya ikan yang ada di Bendungan Kelurahan Kebunsiri, Unit Perikanan Ikan (UPI) Luki di Jalan Cenderawasih, UPI Yoko Putra Jalan Kartini dan dilanjutkan ke Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) sekaligus dengan pantauan kapal ex asing yang berlabu di muare Poumako.

Kepada wartawan di Kantor UPTD PPI, Nilanto Perbowo mengatakan bahwa, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kementrian Kelautan dan Perikanan bahwa, Kabupaten Mimika adalah satu target lokasi pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu yang ada di seluruh Indonesia.

“Timika merupakan 15 lokasi pembangunan sentra kelautan di Indonesia, terpilih untuk itu kami sebagai koordinator pengembangan sentra perikanan di Timika, melakukan kunjungan lapngan. Untuk itu, kami sudah berkunjung ke beberapa UPI. Pada intinya mereka mendapatkan, bahan baku baik dari sekitar Timika, maupun dari luar, seperti Kaimana Papua Barat dan Dobo Maluku,”kata Nilanto.

Menurut Nilanto, UPI mendatangkan ikan dari luar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Timika. Kemudian diketahui di Timika ada enam unit pengelolah ikan. Umumnya penampung dalam keadaan utuh, disimpan dan dipasarkan untuk kebutuhan masyarakat setempat.

“Kebanyakan ikan yang mereka datangkan dari luar yaitu, ikan bandeng dan lain sebagainya, selain mereka pasarkan juga mereka mengiring ke PT.Pangan Sari untuk kebutuhan karyawan PTFI di sana,”tutur Nilanto.

Lanjut Nilanto, rencananya Kementrian Perikanan akan mengembangkan perikanan di Timika,setelah melakukan kunjungan ini. Seperti diketahui di PPI ini merupakan aset pemerintah yang sudah dikembangkan sejak tahun 2003-2004, memiliki jalan akses yang sangat baik dan memiliki fasilitas yang memadai. Sehingga berikutnya, akan mendorong teman-teman dari bagian barat untuk menangkap ikan di laut Arafuru, menjadikan pelabuhan Timika sebagai pelabuhan pangkalan.

“Kami sudah melakukan komunikasi dengan salah satu kapal yaitu, Sinar Terang  Marijuana ternyata kapal tersebut, penuh dengan ikan yang bagus dan membekuh. Mereka memiliki kapasitas belasan friser, sehingga pada saat ikan ditangkap langsung masukan dan bekukan,”ungkap Nilanto.

Jelas Nilanto, ini merupakan prospek ke depan untuk menarik kapal-kapal ikan yang selama ini beroperasi di bagian Indonesia wilayah barat yang sudah padat untuk  mengantikan kapal-kapal ikan ex asing selama ini beroperasi di Indonesia.

“Karena setelah kami melihat perkembangan di PPI sekaligus memantau  35 kapal ex asing yang ada di muara sungai Poumako, ternyata semua dalam keadaan berhenti dan dalam waktu dekat proses hukumnya segerah selesai dan dipastikan, seperti yang diketahui bahwa. Mentri Kelautan dan Perikanan tidak lagi memberikan ijin bagi siapapun yang berasal dari luar negeri untuk menangkap ikan di Indonesia baik kapalnya, ABK maupun infestasinya,”kata Nilanto.

Nilanto mengakui, kedatangannya ke Timika untuk mengajak perkembangan industri, pendinginan dan prosesing. Meninggat prosesi laut Arifura luas dan Timika merupakan salah satu pintu utama untuk masuk dalam PTFI. Dimana karyawannya lebih dari tiga puluh ribu orang untuk membutuhkan menu ikan setiap harinya.

“Kami juga mengajak teman-teman investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan potensi ikan di Timika. Jadi pada intinya kalau penangkapan ikan tertutup sama sekali dari modal asing, tapi kegiatan industri di darat baik prosesing maupun krosorit terbuka bagi dalam negeri maupun asing,”ujar Nilanto.

Sesuai yang diketahui dalam kunjungan tersebut, para UPI mendapatkan perbedaan yang sangat nyata, karena sebelum moratorium kapal-kapal penangkap ikan menebar jaring porsain sangat sulit. Karena air keruh dipenuhi dengan jaring yang panjang. Sehingga penangkapan mereka tidak menghasilkan apapun, tetapi pas adanya moratorium dan tidak adalagi kapal ex asing yang beroperasi mengunakan alat tangkap roll, maka alat tangkap mengunakan lingkaar dipermukaan laut mendapatkan hasil yang luar biasa.

Sebelumnya di hari yang sama, Nilanto bersama PT. Prindo dan beberapa perwakilan dari lembaga lain dari Jakarta telah melakukan pertemuan bersama Pemeirntah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk bersinergi terkait dengan ke depan masyarakat bisa sejaterah dengan potensi ikan yang ada. Pertemuan dipusatkan  di Hotel Rimba Papua, Senin (18/4).

Kata Nilanto, pertemuan dengan pemerintah untuk bersinergi memajukan Kabupaten Mimika yang berbasis dari perikanan.
“Setidak-tidaknya, setra perikanan di Mimika Poumako disekitarnya akan cek, diminta pemerintah mohon perbaiki pendidikan, aspek kesehatan sanitasi ditingkatkan dan didorong lagi,”ujar Nilanto.

Menurut Nilanto, pada intinya Kabupaten Mimika memiliki potensi ikan. Masyarakat bisa sejahterah diawali dengan potensi perikanan yang ada di Mimika.  Potensi perikanan yang ada di Mimika sangat besar. Presiden RI sudah mencanangkan sinergi sektor untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga semua menteri dan kepala daerah bahwa harus bersinergi sebab, pembangunan tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri.

“Harus bersinergi untuk itu presiden membangun sebuah sistem untuk memantau semua pelaksananaan kegiatan harus secara terpadu. Kalau nelayan kesulitan dapat modal kemudian ingin mendapatkan modal, harus membutuhkan kolatral. Maka Kepala BPN harus membantu proses permohonan milik nelayan secepat mungkin, kemudian itu dikelolah oleh pihak perbankan dan diminta nelalui usaha kredit rakyat dari suku bungga 15 persen turun menjadi 12 persen,”tutur Nilanto.

Nilanto mencontohkan, di Jawa Tengah sudah diturunkan melalui bank menjadi 7 persen, diharapkan dari perbankan berikan perhatian, agar akses modal kerja usaha bagi nelayan, pedagang, pemasar maupun budi daya ikan dapat hal yang sama yaitu, kemudahan dan terus dorong.

“Apapun dibutuhkan masyarakat perikanan di Mimika, apapun kesulitan bisa dibuka semua dan dibuat cepat yang sulit dibuat mudah, kecil diperbesar kalau ditingkatkan perlu ditingkatakan. Kita mendorong kerjasama seperti itu, jadi kami dipusat antara kementrian dan lembaga berkomunikasi, dilefel kabupaten antar KPD bekerjasama swasta bekerjasama BUMN diajak semua untuk menarik infestasi dimitra kerja lokal,” jelas Nilanto.

Lanjut Nilanto, karena investasi asing tidak mungkin 100 persen mengunakan bendera sendiri, tanpa bergandeng dengan pemerintah dalam negeri. Oleh karena itu PT. Prindo sebagai piolir di sini, diminta Kementrian Perikanan untuk membantu  aktifkan kembali perikanan, pasca ilegal fisik kapal-kapal ex asing yang lalu. (Ervi Ruban)