Serius Bangun Infrastruktur

BARU pada era Presiden Jokowi infrastruktur dibangun serius dan sangat cepat. Proyek-proyek infrastruktur di semua sektor dikebut, mulai dari pelabuhan internasional di Aceh, waduk di NTT, hingga pembangkit listrik di Pegunungan Bintang, Papua.

Untuk pertama kalinya, jalur kereta api juga dibangun di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pembangunan tak hanya di darat, namun juga transportasi jalur udara dan pelayaran lewat program tol laut. Pelabuhan-pelabuhan dibangun untuk jalur logistik murah antarpulau dari timur hingga barat, yang sekaligus memangkas inflasi tinggi yang masih menjadi momok negeri ini. Kawasan industri terintegrasi juga dibangun di luar Jawa untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, selain mendukung berjalannya tol laut yang butuh muatan kapal banyak, pulang-pergi.

Pembangunan infrastruktur ini penting untuk mendukung perbaikan struktural ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi inklusif, yang bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan tidak sekadar mengejar angka statistik tinggi, namun juga menyediakan lapangan kerja yang baik, memangkas kemiskinan, memperkecil kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Dengan pembangunan infrastruktur, pusat-pusat ekonomi baru pasti bermunculan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Hingga kini, Jawa masih mendominasi ekonomi nasional karena infrastrukturnya paling maju, dengan 58 persen produk domestik bruto (PDB) nasional berasal dari pulau ini. Sebaliknya, Maluku dan Papua yang minim infrastruktur hanya bisa menyumbang 2,37 persen PDB, padahal luasnya lebih dari tiga kali Jawa. Kabupaten-kabupaten yang paling rawan pangan semuanya di Papua, di mana rata-rata angka kemiskinan 25 persen lebih.

Program pembangunan infrastruktur itu harus benar-benar diamankan pelaksanaannya, agar tepat waktu, efisien, dan berkualitas. Untuk itu, proyek-proyek infrastruktur tidak boleh jatuh ke tangan mafia, yang hanya ingin menangguk untung dari jual beli izin. Jangan pula mempertaruhkan proyek-proyek vital dengan membiarkan dimonopoli kelompok tertentu maupun investor tertentu. Jangan sampai kita menyesal karena menaruh semua telur dalam satu keranjang.

Pemerintah harus membuat terobosan yang tegas dan berani. Proyek infrastruktur hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berkompeten di bidangnya, memiliki track record bagus, pendanaan kuat, teknologi mutakhir, serta mengedepankan local content dan memprioritaskan SDM dalam negeri.(redaksi)