-->

Rolling Pejabat Bukan Berdasarkan Bisikan

SAPA (TIMIKA) - Ketua DPRD Mimika Elminus Mom, SE mengatakan, pergantian pimpinan SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika seharusnya dilakukan berdasarkan penilaian kinerja dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Ausilius You, S.Pd., MM.

“Pergantian itu harus dilakukan berdasarkan masukan terkait kinerja dari Sekda selaku Ketua Baperjakat, bukan berdasarkan bisikan dan kepentingan pihak-pihak tertentu,” kata Elminus via handphone dari Jakarta, Senin (11/4).

Menurut Elminus, pergantian pimpinan SKPD juga harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus). Disitu diatur juga, pejabat asli Papua harusnya bisa lebih diprioritaskan. Otsus, jelas Elminus, jangan dipahami hanya sebatas terkait dana Otsus, tapi pengertiannya luas. Termasuk bagaimana membuat masyarakat asli Papua, termasuk pejabat orang asli Papua menjadi tuan atau pemimpin di negerinya sendiri.

“Pengertian Otsu situ luas, termasuk memberi kepercayaan kepada pejabat orang asli Papua menjadi pemimpin di negeri sendiri. Orang asli Papua ini juga termasuk warga pendatang yang lahir dan besar di Papua,” ujar Elminus.

Elminus memberi masukan kepada Bupati Mimika agar sejumlah SKPD seperti Dinas Pendidikan Dasar (Dispendas), Dinas Pendidikan Menengah (Dispenmen),  Bagian Pemerintahan Kampung, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh pejabat orang asli Papua.

“Sesuai petunjuk dari Gubernur Papua, Lukas Enembe. Penerapan Otsus bagi pejabat di suatu daerah di Papua harus 80 persen untuk orang asli Papua dan sisanya 20 persen untuk pendatang.  Petunjuk Gubernur ini harus diterapkan di Kabupaten Mimika.

Kalau kepala daerah  di Papua tidak terapkan hal itu, pejabat-pejabat asli Papua ini mau jadi apa? Tidak mungkin orang asli Papua bisa dipercaya menjadi pejabat di daerah lain di Indonesia, karena di daerah lain, mereka juga mengutamakan pejabat orang asli daerah itu,” kata Elminus.

Elminus menambahkan, Bupati perlu memberi kepercayaan kepada pejabat orang asli Papua agar bisa membangun daerahnya sendiri. Karena sudah terbukti selama ini, pejabat non Papua hanya bekerja di daerah ini, tapi pendapatan yang diperolehnya digunakan untuk membangun daerahnya sendiri. “Kekayaan yang didapat di Mimika bukan digunakan untuk membangun Mimika tapi membangun daerah asalnya. Inilah yang membuat Mimika kurang mengalami kemajuan,” ujar Elminus. 

Secara terpisah juga dijelaskan Sekda Ausilius You, kalau rencana pergantian pejabat eselon di lingkungan Pemkab Mimika sendiri belum ada petunjuk resmi.

Menurut Sekda You, pihaknya masih menunggu kepastian kapan akan dilakukan pergantian pejabat. “Pergantian ini perlu dilakukan untuk melihat kemampuan kerja dari para pejabat, serta rasa tanggung jawab pada pekerjaan. Selain itu, pergantian tersebut bisa berdampak baik dengan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi juga. Sehingga diperlukannya evaluasi pada setiap pegawai,” ujar You saat ditemui usai membuka Acara Laporan Diseminasi Hasil Pemetaan Populasi di Hotel 66, Senin (11/4). (yol/Ricky Lodar)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel