Legislator Desak Evaluasi dan Pencanangan

SAPA (JAYAPURA) - Sedikitnya 50 an atlet PON Papua melalukan demo ke DPR Papua, Jumat (8/4). Mereka menyampaikan aspirasinya ke DPR. Berbagai hal dikeluhkan para atlet.

Perwakilan atlet, Silas Patay dari Cabor atletik mengatakan, ada beberapa poin yang menjadi aspirasi pihaknya diantaranya kejelasan pencanangan Training Center (TC) PON Jabar yang belum jelas hingga kini, perlengkapan umum dan khusus dalam TC PON, kejelasan kontrak dan uang saku atlet serta pelatih, pembayaran uang saku tepat waktu.

"Kami juga mempertanyakan berapa besar bonus untuk atlet peraih emas, perak dan perunggu. Kami minta Sagtas KONI menjelaskan aturan kerjanya. Kalau tidak kami minta dibubarkan. Itulah aspirasinya hari ini," kata Silas.

Aspirasi tertulis para atlet itu diserahkan kepada Wakil Ketua III DPR Papua Yanni. Yanni menilai, aspirasi itu wajar. Atlet mestinya mendapatkan semua haknya karena telah berjuang atas nama Papua.

"Mengenai uang saku, tak boleh terlambat. Atlet juga perlu transportasi dan kebutuhan lainnya. Mengenai bonus, saya dapat informasi sedang dibahas. Kalau untuk atlet dari luar luar yang akan direkrut, akan kami tanyakan secara jelas," kata Yanni.

Terpisah Anggota Komisi V DPR Papua bidang olahraga, Jack Komboy mendesak Ketua Umum KONI Papua yang juga Gubernur Papua, Lukas Enembe melakukan evaluasi. Tak hanya itu, Jack yang juga mantan atlet tersebut mempertanyakan mengapa hingga kini tak ada pencanangan PON. Ia mengatakan, tentu kondisi itu memprihatinkan. Aksi para atlet tersebut harus diseriusi dan dijadikan bahan evaluasi Ketua Umum KONI Papua. Jika para atlet melakukan demo, itu artinya ada masalah, sementara PON XIX kini tinggal mengitung bulan.

"PON tinggal menghitung bulan, tapi saya dengar yang namanya pencanangan PON 2016. Entah apakah mereka tahu maksud pencanangan atau tidak. Dengan pencanangan, atlet akan didata, dikumpulkan untuk pemusatan latihan, mereka akan dikontrak dan mendapat honor. Kondisi kini masih amburadul. Apa yang akan dicapai dalam PON Jawa Barat kalau seperti ini," kata Jack, Jumat (8/4).

Menurutnya, prestasi Papua pada PON XIX adalah ukuran sebelum Papua menjadi tuan rumah PON 2020 mendatang. Untuk itu Jack meminta Ketua Umum KONI Papua, segera melakukan evaluasi dalam segala hal. Kondisi itu lanjut dia, tak bisa dibiarkan. Setelah semua rangkain proses Pra PON rampung kata Jack, harusnya dilakukan pencanangan PON.

"Tapi ada apa sebenarnya. Katanya mau berprestasi di PON Jabar, tapi kalau kondisinya seperti ini, saya tak tahu mau bilang apa. Saya ragu mau bicara prestasi di 2016. Atlet semua kini mengeluh. Perlatan umum dan khusus, atlet belum dapatkan. Kalau tak ditujang peralatan bagaimana mau bicara prestasi," ucapnya.

Jack juga mengkritik informasi yang menyebut ada perbedaan honor cukup besar antar atlet dari luar Papua yang dikontrak dengan atlet lokal. Meski tak menyebut jumlah, namun kata Jack itu tak adil. Ketika bicara orang Papua jadi tuan di negerinya sendiri, harusnya honor atlet lokal lebih besar atau minimal setara dengan atlet dari luar yang dikontrak.

"Selain itu, kalau kinerja Satgas Papua Prestasi tak maksimal, KONI perlu mengevaluasi. Untuk apa dipertahankan. KONI bisa membubarkan Satgas karena KONI yang membentuk Satgs. Kalau atlet medesak Satgas dibubarkan, ya KONI evaluasi Satgas," katanya.
 

Menurutnya, KONI mendapat kucuran dana senilai Rp. 150 dari Pemprov Papua, dana itu harus dipergunakan sebaik mungkin. Atlet harus mendapat tempat tinggal, makanan, honor dan peralatan yang layak, karena lewat atletlah Papua bisa berprestasi dan mendapat medali.

"Selain itu, jika membeli peralatan untuk atlet, harus mengikuti keinginan atlet setiap Cabor. Jangan mau-maunya sendiri. Atlet lebih tahu apa peralatan seperti apa yang tepat mereka gunakan," imbuhnya. (Arjun)