Presiden Diminta Evaluasi Kinerja Menkopolhukam
pada tanggal
Tuesday, March 1, 2016
SAPA (TIMIKA) – Salah satu Anggota DPR Papua meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan. Karena telah mengeluarkan statament yang tidak pantas dan dianggap mencoreng, serta melukai hati masyarakat Papua.
“Saya selaku anggota DPRP minta kepada Presiden Jokowi, untuk mengevaluasi kinerja yang bersangkutan, bila perlu mencopot yang bersangkutan dari jabatan menterinya. Karena Menkopolhukam tidak layak untuk menyampaikan pernyataan seperti itu,” tegas anggota Komisi I DPR Papua Wilhelmus Pigai kepada awak media dibilangan Jalan Cenderawasih, Sabtu (27/2).
Wihelmu menambahkan, adanya pernyataan Luhut terkait pembukaan kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Wamena, dengan mengatakan bahwa, jika ada masyarakat Papua yang bergabung dengan organisasi tersebut, maka lebih baik meninggalkan Indonesia dan pergi bergabung dengan negara-negara anggota Melanesia Spearhead Group (MSG).
“Orang Papua yang tergabung dalam ULMWP, untuk tidak boleh lagi tinggal di Indonesia. Ini pernyataan yang menurut saya melukai, mencoreng harga diri orang Papua, dan membuat gaduh,” jelasnya.
Kata dia, sebagai seorang Mantan Jenderal, penyataan itu sangat tidak wajar untuk dikatakan dimuka umum. Karena dianggap dapat membuat gaduh masyarakat Papua, yang sudah sekian lama bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lanjutnya, seharusnya penyataannya menjaga kekompakan dan persatuan negara ini. Kalau memang masyarakat Papua mau tinggalkan Indonesia, berarti jangan persalahkan masyarakat Papua.
“Kami sudah melakukan untuk bagaimana membangun hubungan baik dengan saudara-saudara kita di negara ini, mulai dari Aceh sampai di Papua. Kami ini saudara dan merupakan satu tubuh, tubuh negara Indonesia, satu darah dan darah bangsa Indonesia, dan mempunyai harga diri serta kedaulatan yaitu kedaulatan negara ini,” tambahnya. (Saldi Hermanto)
“Saya selaku anggota DPRP minta kepada Presiden Jokowi, untuk mengevaluasi kinerja yang bersangkutan, bila perlu mencopot yang bersangkutan dari jabatan menterinya. Karena Menkopolhukam tidak layak untuk menyampaikan pernyataan seperti itu,” tegas anggota Komisi I DPR Papua Wilhelmus Pigai kepada awak media dibilangan Jalan Cenderawasih, Sabtu (27/2).
Wihelmu menambahkan, adanya pernyataan Luhut terkait pembukaan kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Wamena, dengan mengatakan bahwa, jika ada masyarakat Papua yang bergabung dengan organisasi tersebut, maka lebih baik meninggalkan Indonesia dan pergi bergabung dengan negara-negara anggota Melanesia Spearhead Group (MSG).
“Orang Papua yang tergabung dalam ULMWP, untuk tidak boleh lagi tinggal di Indonesia. Ini pernyataan yang menurut saya melukai, mencoreng harga diri orang Papua, dan membuat gaduh,” jelasnya.
Kata dia, sebagai seorang Mantan Jenderal, penyataan itu sangat tidak wajar untuk dikatakan dimuka umum. Karena dianggap dapat membuat gaduh masyarakat Papua, yang sudah sekian lama bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lanjutnya, seharusnya penyataannya menjaga kekompakan dan persatuan negara ini. Kalau memang masyarakat Papua mau tinggalkan Indonesia, berarti jangan persalahkan masyarakat Papua.
“Kami sudah melakukan untuk bagaimana membangun hubungan baik dengan saudara-saudara kita di negara ini, mulai dari Aceh sampai di Papua. Kami ini saudara dan merupakan satu tubuh, tubuh negara Indonesia, satu darah dan darah bangsa Indonesia, dan mempunyai harga diri serta kedaulatan yaitu kedaulatan negara ini,” tambahnya. (Saldi Hermanto)