Pemprov Bahas Persiapan Rapat Kerja (Raker) Bupati dan Walikota
pada tanggal
Friday, March 11, 2016
Selain itu juga berkaitan langsung dengan kunjungan Menko Polhukam, Mendagri, Kapolri dan Panglima TNI ke Papua pada akhir bulan Maret nanti. Dijelaskannya saat ini pemerintahan di beberapa kabupaten hanya melakukan kegiatan pembangunan saja. Sementara pelayanan kemasyarakatan kurang, serta penyelenggaraan Pemerintahan juga kurang dilaksanakan.
“Ada juga yang pelaksanaan pembangunan oke, pelayanan masyarakat oke. Tapi penyelenggaraan Pemerintahan menurun. Ini yang akan kita bahas semua pada saat raker nanti tanggal 29 Maret 2016. Tidak ada main-main lagi,”tegas Doren Wakerkwa kepada wartawan usai memimpin rapat persiapan di Sasana Karya – Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Kamis (10/3).
Kata dia, dalam rapat kerja itu, para Bupati /Walikota menyampaikan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya termasuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD).
Lebih jauh dijelaskannya, nantinya Kabupaten/Kota diminta untuk tidak menyampingkan LPPD, sehingga nilainya tidak menurun semua.
“Itu yang kita bahas dalam Raker Bupati untuk acuan bagi para Bupati/Walikota dalam melaksanakannya di daerah masing-masing,”terangnya.
Sedangkan materi kedua tentang penyelenggaraan otonomi khusus di Papua. Dimana para Bupati/Walikota akan melaporkan progress penggunaan dana otsus 80 persen di Kabupaten/Kota untuk bidang pendidikan, kesehatan dan Infrastruktur serta perekonomian di daerah.
“Tidak boleh 30 persen pendidikan kemudian dianggarkan pendidikan cuma 10 persen. Lalu 20 persen dialokasikan ke kegiatan yang lain. Itu kami akan bahas di raker juga,”ungkapnya.
Kata dia, para bupati akan melakukan presentase hasil yang dicapai untuk Pendidikan 30 persen, kesehatan 15 persen.Kesemuanya itu akan dievaluasi.
“Selain itu juga materi pengendalian penduduk, bagaimana IPM kita mau turunkan. Sementara penduduk yang masuk di Papua banyak sekali itu menambah beban dan semakin hari semakin naik,”jelas Doren lagi.
Dijelaskannya lagi nantinya akan dibahas tentang pengendalian penduduk yang adalah orang asli Papua atau anak lahir besar di Papua yang sudah kerja di Papua. Itu saja yang harus di Papua. Tidak boleh lagi ada pendatang baru di Papua.
“Terus tidak kalah penting materi masalah PON XX di Papua juga kita bahas. Kemudian masalah bebas miras kita bicara disini dan beberapa hal penting juga akan di bahas saat dialog berlangsung Bupati/Walikota dengan para Menteri,”tandasnya. (maria fabiola)