Masyarakat Yahukimo Tidak Merasakan Dana Prospek

SAPA (JAYAPURA) - Legislator Papua dari Daerah Pemilihan (Dapil) Yahukimo dan sekitarnya, Madai Gombo mengatakan, Kabupaten Yahukimo memiliki berbagai potensi yang bisa dikembangkan masyarakat, untuk penguatan di sektor ekonomi kerakyatan. Namun untuk melaksanakan penguatan di sektor ekonomi, masyarakat setempat terkendala dana.

Kata Madai Gombo yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR Papua Bidang Ekonomi, terkendalanya dana untuk pengembangan di sektor ekonomi sudah disampaikan pada dirinya. Dimana masyarakat di daerah tersebut ada program pemerintah bernama Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) yang kini bernama Program Strategis Pembangunan Kampung (Prospek). Namun mereka belum merasakan itu.

" Masyarakat mengaku, hanya pernah mendengar tapi tidak pernah merasakan dana dari program tersebut," kata Gombo, Rabu (9/3).

Seharusnya lewat dana Prospek itu kata dia, masyarakat bisa menjadikan sebagai modal mengembangkan ekonomi kerakyatan. Namun yang menjadi masalah ada, dana yang dari provinsi untuk ke daerah, tidak sampai ke tangan rakyat.

"Ini perlu pengawasan ketat. Uang ada di kabupaten bukan lagi di provinsi tapi masyarakat masih mengeluh. Itu keluhan masyarakat jadi saya berani bicara," ucapnya.

Padahal kata dia, Yahukimo memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk ekonomi kerakyatan. Tak hanya hasil perkebunan seperti ubi jalar dan buah merah, tapi juga budidaya ikan air tawar.

"Kakao juga berpotensi dikembangkan di Yahukimo. Tapi tentu hal itu perlu dana dan masyarakat juga butuh pendampingan serta bagaimana strategi pemasarannya," katanya.

Terpisah, anggota Komisi II DPR Papua, Pendis Enumbi mengatakan, kini Pemprov Papua sudah memberikan 80 persen dana Otsus ke kabupaten/kota. Jika masyarakat menuntut haknya, tuntulah ke pemerintah kabupaten/kota.

"Jadi kalau menuntut, masyarakat tuntut ke kabupaten/kota. Semua dana sudah diberikan ke sana kerena gubernur tahu provinsi tak punya masyarakat. Masyarakat itu ada di kabupaten/kota," kata Enumbi.

Katanya, tak majunya program di kabupaten/kota, tergantung para pimpinan di daerah termasuk para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Kepala dinas jangan hanya sesuka hatinya dalam menjalankan program.  Tapi program itu harus benar-benar menyentuh masyarakat. Itu yang diinginkan," ucapnya. (Arjun)