Kenaikan Tunjangan ASN Perlu Dikaji
pada tanggal
Tuesday, March 15, 2016
Ia mengatakan, tak ada yang salah dengan rencana itu. Mungkin kebijakan itu akan diambil gubernur agar para ASN termotifasi meningkatkan kinerja. Namun ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan.
"Ini memang kewenangan gubernur. Hanya saja perlu bijaksana dalam hal ini. Kalau pegawai yang kinerjanya baik dinaikkan tunjangannya, saya pikir tak masalah. Tapi kalau mereka yang malas ke kantor dan kinerjanya masih dipertanyakan juga dinaikkan, itu yang perlu dipertimbangkan," kata Nason kepada Salam Papua, Senin (14/3).
Menurutnya, pegawai yang kinerjanya baik, memang perlu mendapat perhatian. Namun untuk pegawai kinerjanya tak sesuai harapan dan jarang masuk kantor, perlu diberikan peringatan.
"Kalau kenaikan tunjangan ini diberlakukan merata untuk pegawai yang kinerjanya baik dan butuk, perlu dikaji lagi," ucapnya.
Mengenai rencana Pemprov Papua memberikan biaya transportasi untuk ASN yang belum memiliki kendaraan dinas kata Nason, sama halnya.
Katanya, Ada kriteria-kriteria tertentu seorang ASN mendapat fasilitas kendaraan dinas. Misalnya saja kalau dia kepala dinas atau kepala bagian saya rasa itu wajar, mengingat posisi mereka.
"Kalau ASN, itu juga harus dilihat dari kinerjanya serta pretasi kerja dia. Kalaupun dia diberikan biaya transportasi, perlu dilihat dulu seperti apa dia dalam bekerja," katanya.
Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, Orgenes Wanimbo Tolli Wone. Katanya, niat Gubernur Lukas Enembe baik. Itu salah satu bentuk perhatiannya sebagai seorang kepala daerah terhadap ASN. Namun jangan sampai nanti kebijakan itu menimbulkan pro dan kontra diantara ASN.
"Ya harus dipertimbangkan dan ada klasifikasi PNS kategori seperti apa yang mendapat kenaikan tunjangan dan biaya transportasi," kata Orwan.
Menurutnya, tak mungkin seorang ASN yang kinerjanya buruk dan jarang ke kantor mendapat tunjangan yang sama dengan mereka yang rajin dan kinerjanya baik. (Arjun)