GN-PK Papua Konsolidasikan Formulasi Strategis Tipikor
pada tanggal
Saturday, March 19, 2016
Ketua GN-PK Papua, Joe Manurung diwakili Sekjend-nya, Yohanis S Nussy dan Ketua Bidang Investigasi Kasus, Silvester Jamco kepada Salam Papua mengatakan sejumlah PR bagi GN-PK Papua ke depan.
“Kami harus akui kelemahan selama ini sehingga mau dikata, memang terkesan seperti belum ada greget nya. Semua ini karena system yang cukup ketat di GN-PK dalam menghadapi upaya penanganan korupsi yang sudah sangat masif di negeri ini. Termasuk di Papua dan Timika. Jadi, selama belum ada petunjuk baru memang belum bisa banyak hal yang bisa kami lakukan. Ini kami akan ikuti Munas kedua GN-PK yang kami harapkan bisa mengakomodir beberapa hal yang jadi kebutuhan menggerakkan sinergisme kinerja GN-PK di Papua ini," kata Nussy, Kamis (17/3).
Dijelaskannya juga, ini jadi bagian kesulitan GN-PK di Papua. Karenanya ada beberapa hal seperti melengkapi jumlah personil, melakukan pelatihan-pelatihan juga sejauh ini masih terkendala. Jadi, GN-PK Papua memasuki Munas Keduanya ini mengharapkan, bisa terjadi pula perubahan signifikan.
Artinya, lanjut Nussy, melakukan tipikor di Papua dengan model solidaritas yang kental di Papua suka atau tidak memang butuh formulasi strategis yang mampu menembus sekat- sekat seperti itu juga. Korupsi di Papua atau Timika juga sudah sangat masif. "Kita biasa bilang sudah talinggar, jadi semua saling bantu untuk selamatkan yang lain. Ini masalah krusialnya yang harus kita terabas,” ucapnya.
Terkait itu, Jamco pun menambahkan kalau sejumlah kasus tipikor di Mimika yang masih menjadi 'PR' GN-PK Papua memang terkendala seperti itu. “Investigasi kami untuk beberapa kasus memang menunjukkan indikator itu sebagai kesulitan. Makanya kita harapkan juga apa yang dijelaskan Pa Sekjend GN-PK Papua tadi bisa terwujud," jelas Jamco.
Dalam hubungan kerjasama dengan sejumlah stakeholder seperti pemerintah terutama, diakui Nussy dan Jamco berjalan bagus. Namun, GN-PK tetap harus independen melaksanakan tugasnya. Itu juga yang jadi soal, karena ketika terkadang kehadiran GNPK mulai disalahpahami. GN-PK, tekan Nussy bukan lembaga bentukkan pemerintah tapi harus bermitera sebab yang mau dibantu pemberantasannya bukan pemerintahnya, tapi oknum-oknum nya.
Kalau ada institusi tipikor dalam system pemerintahan, masyarakat juga kan bisa paham. “Mana ada jeruk makan jeruk atau maling tangkap maling,” selorohnya mencontohkan.
Ini membuat ketakutan pada beberapa oknum, yang dipahami bertentangan dengan niat Bupati Eltinus Omaleng dalam melakukan pemberantasan tipikor di daerah ini.(Sam)