DPRP Mimika Komitmen Awasi Proyek Provinsi
pada tanggal
Wednesday, March 23, 2016
SAPA (TIMIKA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari daerah pemilihan III, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Provinsi yang ada di Kabupaten Mimika. Dari pengawasan ini, hasilnya akan dipertanyakan ke dinas terkait maupun sebaliknya diupayakan agar dalam pembahasan anggaran dapat diakomodir anggarannya untuk kelanjutan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut.
Tiga anggota DPR Papua diantaranya Wilhelmus Pigai, Mathea Mameyau dan Maria Dwitau, Selasa (22/3), melakukan fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat dengan mengunjungi pekerjaan-pekerjaan dari Provinsi Papua yang berada di Kabupaten Mimika.
Pekerjaan yang diawasi diantaranya pembangunan lapangan penampungan peti kemas di Poumako, pembangunan jalan lingkar luar di Kampung Kaugapu, pembangunan talud di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako, serta beberapa pekerjaan lainnya yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.
Pekerjaan pembangunan dari Provinsi Papua yang ada di Kabupaten Mimika, dilihat dari realisasi terhadap anggaran yang diberikan. Dari realisasi itulah menjadi penilaian bagi DPR Papua untuk kedepannya dapat mengajukan lagi tambahan anggaran ke Provinsi Papua untuk kelanjutan pekerjaan yang belum terselesaikan.
“Nanti dari pekerjaan 2015 itu, kita lihat dari realisasinya yang hari ini, itu seperti apa dulu, baru kita bisa berpikir untuk yang 2016,” jelas Maria Dwitau.
Mengenai anggaran dari Provinsi Papua untuk kabupaten, secara khusus hal itu merupakan tugas dan kewajiban DPR Papua untuk melakukan pengawasan dalam penggunaannya. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai maka sudah menjadi tugas DPR Papua untuk mempertanyakan itu.
“Khusus untuk APBD Provinsi tetap ada dalam fungsi pengawasan kami DPR Provinsi. Misalnya, terkait rencana bupati untuk membangun jalan, sampaikan ke kami, kami ada keterwakilan rakyat yang ada di DPR provinsi untuk memperjuangkan itu,” katanya.
Selain itu, publik atau masyarakat Mimika harus mengetahui pembangunan-pembangunan yang didapat dari provinsi. Bahkan jumlah besaran dana yang diberikan terhadap suatu pekerjaan, perlu diketahui masyarakat agar dapat diawasi penggunaannya, apakah itu sesuai atau tidak.
“Kita tetap lihat dan monitoring tentang penggunaan dana dari APBD Provinsi untuk Kabupaten Mimika. Ini juga untuk memberitahu masyarakat Mimika bahwa ada sejumlah pembangunan yang dananya dikasih dari provinsi yang nilainya sekian. Jadi ini harus publik di Mimika tahu soal pekerjaan-pekerjaan ini,” terang Mathea Mameyau.
Dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua, Kabupaten Mimika dikatakan merupkaan daerah yang diberikan anggaran dari provinsi cukup besar. Sehingga diharapkan terkait hal itu sekiranya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten Mimika untuk pembangunan daerah.
“Mimika ini paling besar dananya diantara kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Jadi ini harus dimanfaatkan untuk membangun baik infrastruktur maupun masyarakatnya,” ungkap Maria. (Saldi Hermanto)
Tiga anggota DPR Papua diantaranya Wilhelmus Pigai, Mathea Mameyau dan Maria Dwitau, Selasa (22/3), melakukan fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat dengan mengunjungi pekerjaan-pekerjaan dari Provinsi Papua yang berada di Kabupaten Mimika.
Pekerjaan yang diawasi diantaranya pembangunan lapangan penampungan peti kemas di Poumako, pembangunan jalan lingkar luar di Kampung Kaugapu, pembangunan talud di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako, serta beberapa pekerjaan lainnya yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.
Pekerjaan pembangunan dari Provinsi Papua yang ada di Kabupaten Mimika, dilihat dari realisasi terhadap anggaran yang diberikan. Dari realisasi itulah menjadi penilaian bagi DPR Papua untuk kedepannya dapat mengajukan lagi tambahan anggaran ke Provinsi Papua untuk kelanjutan pekerjaan yang belum terselesaikan.
“Nanti dari pekerjaan 2015 itu, kita lihat dari realisasinya yang hari ini, itu seperti apa dulu, baru kita bisa berpikir untuk yang 2016,” jelas Maria Dwitau.
Mengenai anggaran dari Provinsi Papua untuk kabupaten, secara khusus hal itu merupakan tugas dan kewajiban DPR Papua untuk melakukan pengawasan dalam penggunaannya. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai maka sudah menjadi tugas DPR Papua untuk mempertanyakan itu.
“Khusus untuk APBD Provinsi tetap ada dalam fungsi pengawasan kami DPR Provinsi. Misalnya, terkait rencana bupati untuk membangun jalan, sampaikan ke kami, kami ada keterwakilan rakyat yang ada di DPR provinsi untuk memperjuangkan itu,” katanya.
Selain itu, publik atau masyarakat Mimika harus mengetahui pembangunan-pembangunan yang didapat dari provinsi. Bahkan jumlah besaran dana yang diberikan terhadap suatu pekerjaan, perlu diketahui masyarakat agar dapat diawasi penggunaannya, apakah itu sesuai atau tidak.
“Kita tetap lihat dan monitoring tentang penggunaan dana dari APBD Provinsi untuk Kabupaten Mimika. Ini juga untuk memberitahu masyarakat Mimika bahwa ada sejumlah pembangunan yang dananya dikasih dari provinsi yang nilainya sekian. Jadi ini harus publik di Mimika tahu soal pekerjaan-pekerjaan ini,” terang Mathea Mameyau.
Dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua, Kabupaten Mimika dikatakan merupkaan daerah yang diberikan anggaran dari provinsi cukup besar. Sehingga diharapkan terkait hal itu sekiranya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten Mimika untuk pembangunan daerah.
“Mimika ini paling besar dananya diantara kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Jadi ini harus dimanfaatkan untuk membangun baik infrastruktur maupun masyarakatnya,” ungkap Maria. (Saldi Hermanto)