DPRD Mimika Harapkan APBDP Pro Rakyat Tutupi Kekurangan

SAPA (JAYAPURA) – Mencapai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika yang diharapkan berpihak pada kebutuhan pembangunan rakyat, wakil rakyat (legislative) berharap APBD Mimika 2016 yang siap ditetapkan seadanya ini bisa ditutupi kekurangannya dalam pembahasan  APBD Perubahannya.

Ketua DPRD Mimika, Elminus B. Mom, SE saat sempat diwawancarai Salam Papua di sela-sela rehat pembahsan KUA-PPAS APBD Mimika 2016 di Aula Asmat 1 Lantai 3 Aston Hotel Jayapura, Rabu (2/3) menegaskan fakta kondisi dimaksud.

“Makanya sekarang ini hanya anggaran yang baru bisa kita bahas, draft dari Badan Anggaran Dewan sendiri yang terpaksa masih mengacu pada tahun anggaran sebelumnya, juga belum bisa muncul saat ini. Diharapkan bisa muncul dalam pembahasan APBD Perubahannya,” ucap Elminus.

Alasan lainnya yang menyebabkan ini semuanya juga, lanjutnya, karena pelaksanaan Musrenbangda (Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah) yang sebelumnya sudah dilaksanakan juga, sebenarnya kan diharapkan bisa diikuti juga oleh Dewan tetapi ternyata kan tidak bisa. Mengapa? Karena apa yang menjadi aspirasi masyarakat kepada pada wakilnya di DPRD ini dan bukan di pemerintah.

“Jadi, Dewan ini sebenarnya mengharapkan, silahkan program pemerintah itu dimasukan tetapi kalau boleh masyarakat punya aspirasi melalui DPR juga bisa dimasukkan. Ini penting supaya nyambung,” tekan politisi Partai Gerindra itu lagi.

Diakuinya, Dewan sendiri belum melihat adanya program baru seperti yang didengarnya dari masyarakat. Karena yang diketahui adalah program yang sama saja. Makanya dalam pembahasan KUA-PPAS ini.

”Kami mempertahankan, karena kami melihat dari A sampai Z itu, sesuai dengan kunjungan kerja komisi-komisi itu samasekali tidak ada disini, itu tidak diakomodir disini. Hanya dari kepentingan eksekutif masing-masing, itu saja yang ada. Makanya, kami harapkan agar bisa dibuat kebijakan. Tapi anggaran sisa yang tahun kemarin itu hanya akan muncul di anggaran perubahan. Jadi yang dana silva itu akan muncul di perubahan, makanya kita mau program yang pro rakyat tapi kita kaget,” jelas Elminus.

Sedangkan, masih kata Elminus,  saat ini, tim audit BPK sedang berjalan. “Makanya kita tunggu hasil auditnya seperti apa. Apakah wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP). Kita lihat macam kegiatan-kegiatan dari provinsi dan pusat punya, lalu yang dianggarkan lagi di daerah. Itu kami akan rubah. Harusnya itu tidak bisa dibiarkan lagi tumpang-tindih,” ujarnya.

Dirinya bersama Anggota Dewan lainnya menilai, sebaiknya pekerjaan atau program yang masih sama sebaiknya dipindahkan ke program yang belum dikerjakan. Contohnya pada dinas kesehatan, ungkapnya, juga sama. Programnya hanya pro ke kantor saja (baca-belanja rutin) dan itu dinilai Dewan sebagai tidak pro ke rakyat. Hampir semua dinas lainnya sama juga, kelanjutan program saja yang diadakan, program bidang lain tidak ada lagi.

Atau di RSUD Mimika, contohnya, Dewan melihat dananya cukup, tapi untuk pelayanannya kurang bagus. Makanya, Dewan berharap bisa mendapatkan alasannya kenapa. Padahal itu kan sangat dibutuhkan rakyat.

“Selama ini dana sekian miliar kita anggarkan tapi selama ini dipakai seperti apa dalam menggunakannnya. Karena orang pergi berobat, meskipun emergency, dia harus tunggu sampai dua tiga  jam. Bahkan sampai empat jam baru diproses. Akhirnya banyak juga pasien yang lari ke RS Charitas sana atau ke klinik-klinik. Itu kan kasihan juga buat RSUD sendiri dan terutama buat rakyat yang sakit,” tekan Elminus.

Menurut rencana, aku dirinya, hingga malam ini (Rabu semalam-red) upaya mendorong APBD pro rakyat itu masih akan terus diupayakan. Namun, hingga berita ini diterbitkan upaya untuk mendapatkan hasil akhir pembahasan di Aston Hotel Jayapura belum berhasil diperoleh karena memang belum selesai pembahasannya. (saldi hermanto)