Dinsos Bangun 408 Unit Rumah
pada tanggal
Wednesday, March 16, 2016
SAPA (JAYAPURA) – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Sosial dan Pemukiman tahun ini berencana akan kembali membangun 408 unit rumah yang tersebar pada lima wilayah adat yakni Meepago, Lapago, Animha, Saireri dan Mamta bagi orang asli Papua.
Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman Provinsi Papua, Ribka Haluk kepada wartawan di kantor Gubernur, Selasa (15/3) mengatakana pembangunan perumahan ini akan dibangun di beberapa kabupaten, diantaranya diantaranya Kabupaten Merauke 95 unit, Dogiyai 35 unit, Kabupaten Jayapura 10 unit, Kabupaten Sarmi 10 unit, Keerom 10 unit dan Kota Jayapura 8 unit.
“Pembangunan rumah ini sesuai dengan program yang telah dicanangkan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menargetkan pembangunan rumah sebanyak 13 ribu unit sampai tahun 2018," kata Ribka Haluk.
Lanjutnya dari 408 unit rumah yang akan dibangun pada tahun ini, 45 unit anggarannya bersumber dari APBD sisanya bersumber dari dana APBN melalui Kementerian Sosial.
“Jadi tidak semua bersumber dari APBD, namun sebagian dibiayai oleh APBN atau dana sharing,”imbuhnya.
Kata Ribka, sesuai dengan arahan Gubernur Papua alokasi dana pembangunan perumahan rakyat sesuai dengan kesepakatan dengan kabupaten/kota sejak tahun 2014 lalu ditargekan 13.000 rumah yang akan dibangun selama lima tahun mendatang.
"Kami berharap ada sinergi program dan kegiatan yang lebih terukur dan dibiayai dari APBN, APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota dalam bidang Ke-PU-an dan perumahan rakyat terpadu bersama program kegiatan Gerbang Mas," katanya.
Dengan sinerginitas anggaran ini diharapkan seluruh target dan sasaran kebijakan dapat tercapai setiap tahun anggaran.
Ribka menjelaskan tipe rumah yang akan dibangun tersebut adalah tipe 45. Hal ini telah melalui pengkajian antropologi menyangkut situasi dan kondisi geografis di Papua.
“Model yang kita kembangkan sekarang adalah tipe 45, jadi untuk Papua sudah tidak pantas lagi perumahan tipe 36 sudah tidak cocok dengan kondisi dan keadaan di Papua,” tandasnya. (maria fabiola)
Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman Provinsi Papua, Ribka Haluk kepada wartawan di kantor Gubernur, Selasa (15/3) mengatakana pembangunan perumahan ini akan dibangun di beberapa kabupaten, diantaranya diantaranya Kabupaten Merauke 95 unit, Dogiyai 35 unit, Kabupaten Jayapura 10 unit, Kabupaten Sarmi 10 unit, Keerom 10 unit dan Kota Jayapura 8 unit.
“Pembangunan rumah ini sesuai dengan program yang telah dicanangkan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menargetkan pembangunan rumah sebanyak 13 ribu unit sampai tahun 2018," kata Ribka Haluk.
Lanjutnya dari 408 unit rumah yang akan dibangun pada tahun ini, 45 unit anggarannya bersumber dari APBD sisanya bersumber dari dana APBN melalui Kementerian Sosial.
“Jadi tidak semua bersumber dari APBD, namun sebagian dibiayai oleh APBN atau dana sharing,”imbuhnya.
Kata Ribka, sesuai dengan arahan Gubernur Papua alokasi dana pembangunan perumahan rakyat sesuai dengan kesepakatan dengan kabupaten/kota sejak tahun 2014 lalu ditargekan 13.000 rumah yang akan dibangun selama lima tahun mendatang.
"Kami berharap ada sinergi program dan kegiatan yang lebih terukur dan dibiayai dari APBN, APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota dalam bidang Ke-PU-an dan perumahan rakyat terpadu bersama program kegiatan Gerbang Mas," katanya.
Dengan sinerginitas anggaran ini diharapkan seluruh target dan sasaran kebijakan dapat tercapai setiap tahun anggaran.
Ribka menjelaskan tipe rumah yang akan dibangun tersebut adalah tipe 45. Hal ini telah melalui pengkajian antropologi menyangkut situasi dan kondisi geografis di Papua.
“Model yang kita kembangkan sekarang adalah tipe 45, jadi untuk Papua sudah tidak pantas lagi perumahan tipe 36 sudah tidak cocok dengan kondisi dan keadaan di Papua,” tandasnya. (maria fabiola)