18 Rumusan Strategis Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Papua
pada tanggal
Saturday, March 19, 2016
SAPA (TIMIKA) – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III Tim Penggerak - Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua yang dilaksanakan selama empat hari, sejak 14 - 17 Maret 2016, telah ditutup secara resmi oleh Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng,SE. Penutupan yang ditandai dengan pemukulan tifa dan pelepasan tanda peserta, dilakukan di Rumah Negara, Kamis (17/3).
Rakerda yang dilaksanakan selama empat hari tersebut, telah menghasilkan 18 rumusan isu strategis yang akan dilaksanakan disetiap kabupaten/kota. Rumusan isu strategis itu adalah; Pertama, Kebijakan Gubernur Papua yang mendukung TP PKK masih perlu di terjemahkan secara praktis oleh seluruh SKPD terkait dalam mendukung langsung kegiatan-kegiatan PKK.
Kedua, TP PKK masih mengalami kendala dalam pembiayaan program- programnya. Ketiga, TP PKK masih terbatas dalam menjalin kemitraan dengan pihak-pihak diluar pemerintah dearah.
Keempat, koordinasi antar TP PKK Provinsi dan Kabupaten berbasis wilayah adat perlu di tingkatkan. Kelima, TP PKK merupakan lembaga mengalir yang kepengurusannya terus berganti sehingga perlu memperhatikan kaderisasi berjenjang. Keenam, masih ada kesenjangan pengetahuan dan kemampuan antar anggota TP PKK untuk menjalankan kelembagaan, administrasi dan ke POKJAan.
Ketujuh, belum banyak Dasawisma yang terbentuk dan berjalan sesuai yang diharapkan. Kedelapan, anggota TP PKK adalah hamba Tuhan dan warga negara yang harus terus ditingkatkan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pengetahuannya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kesembilan, ada masalah-masalah identitas, pola asuh dan kekerasan terkait anak yang perlu menjadi perhatian dan empati TP PKK.
Kesepuluh, ada masalah kesenjangan ekonomi khususnya orang asli Papua serta belum banyak dipasarkannya pangan lokal dari Papua yang perlu didorong oleh TP PKK. Kesebelas, ada masalah pendidikan usia dini di provinsi Papua yang membutuhkan perhatian khusus TP PKK. Kedua belas, kelestarian budaya Papua dalam hal sandang masih perlu terus dipromosikan oleh TP PKK.
Ketigabelas, ada masalah kesehatan dan gizi ibu dan anak yang serius yang terjadi di Papua yang membutuhkan peranan penting TP PKK untuk membantu menyelesaikannya. Keempatbelas, semakin banyak termarginnaliasasinya orang Papua dan memerlukan perlindungan khusus. Kelima belas, perilaku hidup bersih dan sehat keluarga masih perlu terus digalakan oleh TP PKK.
Keenam belas, masih ada keluarga-keluarga di Papua yang tinggal dirumah yang tidak layak huni. Ketujuh belas, kesadaran kesetiakawan sosial, harmonisasi dalam keluarga dan masyarakat di Papua perlu di tingkatkan. Dan kelapan belas adalah, sejumlah hasil-hasil Rakernas TP PKK VIII masih perlu di terjemahkan sesuai dengan situasi, kondisi dan kekhususan Papua.
Ketua TP PKK Provinsi Papua Yulce W. Enembe, SH dalam sambutannya menyampaikan dalam rangka memantapkan dan menyempurnakan kebijakan pengelolaan Gerakan PKK kedepan, maka telah diselenggarakan Rapat Kerja Daerah ke-3 yang berlangsung dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.
“Kami sangat bangga karena bapak/ibu mengikuti dan memperhatikan kegiatan ini dari awal, sampai selesai. Ini adalah indikasi dari komitmen para kader dan anggota gerakan PKK seluruh Papua. Itu berarti kita semua menyakini pentingnya kehadiran PKK dalam kehidupan masyarakat terutama di tanah Papua yang kita cintai,” tambah Yulce.
Lanjut Yulce harus disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program Kesejahteraan Keluarga, sangat ditentukan oleh kinerja dan keberhasilan dari TP PKK Kabupaten/Kota. Keberhasilan TP PKK Provinsi Papua adalah keberhasilan kita bersama. Adanya keterpaduan antara gerakan PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota serta partisipasi masyarakat dengan bimbingan fasilitas teknis dari instansi Pemerintah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan isu strategsi yang sudah dirumuskan dalam Rakerda III.
“Yang dicita-citakan gerakan PKK adalah mendukung tercapaiknya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Papua, yaitu Papua bangkit-mandiri dan sejahtera. Maka TP PKK secara maksimal membenahi organisasi PKK dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung serta menghidupkan kembali dasawisma,” tambah Yulce.
Pihaknya berharap setelah mengikuti Rakerda ini, TP PKK dapat berkenan mensosiaslisasikan hasil rumusan ini di masing-masing Kabupaten/Kota sampai ke Distrik dan Kampung.
“Saya mengajak kita semua bergandengan tangan melayani masyarakat kita melalui pelatihan dan pemberdayaan berdasarkan nilai-nilai spiritual dan budaya lokal untuk membentuk daya saing dan karakter masyarakat yang kuat, mandiri dan sejahtera,” tambah Yulce.
Sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe yang dibacakan Bupati Mimika Eltinus Omaleng,SE menyampaikan, kegiatan Rakerda III TP PKK selama empat hari, peserta telah dibekali dengan materi dari Ketua TP PKK Provinsi Papua, maupun 15 SKPD Pemerintah Provinsi Papua, juga dari NGO sebagai mitra kerja PKK. Dari hasil diskusi kelompok di plenokan dan dipresentasikan, sehingga mendapat masukan dalam rangka menyusun program kerja TP PKK tahun 2016-2021 dan menyusun administrasi PKK yang baku secara berjenjang, serta penguatan kelembagaan PKK yang profesional dan modern, diharapkan hasil rekomendasi Rakerda VIII TP PKK menjadi bahan masukan dalam penyusunan Renstra TP PKK Provinsi Papua 2016-2021.
“Terimakasih kepada semua narasumber dan seluruh peserta, diharapkan setelah selesai mengikuti kegiatan ini materi yang telah diterima dan dipelajari bersama, dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program kerja di masing-masing Kabupaten/Kota,” harap dia. (Maria Welerubun)
Rakerda yang dilaksanakan selama empat hari tersebut, telah menghasilkan 18 rumusan isu strategis yang akan dilaksanakan disetiap kabupaten/kota. Rumusan isu strategis itu adalah; Pertama, Kebijakan Gubernur Papua yang mendukung TP PKK masih perlu di terjemahkan secara praktis oleh seluruh SKPD terkait dalam mendukung langsung kegiatan-kegiatan PKK.
Kedua, TP PKK masih mengalami kendala dalam pembiayaan program- programnya. Ketiga, TP PKK masih terbatas dalam menjalin kemitraan dengan pihak-pihak diluar pemerintah dearah.
Keempat, koordinasi antar TP PKK Provinsi dan Kabupaten berbasis wilayah adat perlu di tingkatkan. Kelima, TP PKK merupakan lembaga mengalir yang kepengurusannya terus berganti sehingga perlu memperhatikan kaderisasi berjenjang. Keenam, masih ada kesenjangan pengetahuan dan kemampuan antar anggota TP PKK untuk menjalankan kelembagaan, administrasi dan ke POKJAan.
Ketujuh, belum banyak Dasawisma yang terbentuk dan berjalan sesuai yang diharapkan. Kedelapan, anggota TP PKK adalah hamba Tuhan dan warga negara yang harus terus ditingkatkan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pengetahuannya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kesembilan, ada masalah-masalah identitas, pola asuh dan kekerasan terkait anak yang perlu menjadi perhatian dan empati TP PKK.
Kesepuluh, ada masalah kesenjangan ekonomi khususnya orang asli Papua serta belum banyak dipasarkannya pangan lokal dari Papua yang perlu didorong oleh TP PKK. Kesebelas, ada masalah pendidikan usia dini di provinsi Papua yang membutuhkan perhatian khusus TP PKK. Kedua belas, kelestarian budaya Papua dalam hal sandang masih perlu terus dipromosikan oleh TP PKK.
Ketigabelas, ada masalah kesehatan dan gizi ibu dan anak yang serius yang terjadi di Papua yang membutuhkan peranan penting TP PKK untuk membantu menyelesaikannya. Keempatbelas, semakin banyak termarginnaliasasinya orang Papua dan memerlukan perlindungan khusus. Kelima belas, perilaku hidup bersih dan sehat keluarga masih perlu terus digalakan oleh TP PKK.
Keenam belas, masih ada keluarga-keluarga di Papua yang tinggal dirumah yang tidak layak huni. Ketujuh belas, kesadaran kesetiakawan sosial, harmonisasi dalam keluarga dan masyarakat di Papua perlu di tingkatkan. Dan kelapan belas adalah, sejumlah hasil-hasil Rakernas TP PKK VIII masih perlu di terjemahkan sesuai dengan situasi, kondisi dan kekhususan Papua.
Ketua TP PKK Provinsi Papua Yulce W. Enembe, SH dalam sambutannya menyampaikan dalam rangka memantapkan dan menyempurnakan kebijakan pengelolaan Gerakan PKK kedepan, maka telah diselenggarakan Rapat Kerja Daerah ke-3 yang berlangsung dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.
“Kami sangat bangga karena bapak/ibu mengikuti dan memperhatikan kegiatan ini dari awal, sampai selesai. Ini adalah indikasi dari komitmen para kader dan anggota gerakan PKK seluruh Papua. Itu berarti kita semua menyakini pentingnya kehadiran PKK dalam kehidupan masyarakat terutama di tanah Papua yang kita cintai,” tambah Yulce.
Lanjut Yulce harus disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program Kesejahteraan Keluarga, sangat ditentukan oleh kinerja dan keberhasilan dari TP PKK Kabupaten/Kota. Keberhasilan TP PKK Provinsi Papua adalah keberhasilan kita bersama. Adanya keterpaduan antara gerakan PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota serta partisipasi masyarakat dengan bimbingan fasilitas teknis dari instansi Pemerintah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan isu strategsi yang sudah dirumuskan dalam Rakerda III.
“Yang dicita-citakan gerakan PKK adalah mendukung tercapaiknya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Papua, yaitu Papua bangkit-mandiri dan sejahtera. Maka TP PKK secara maksimal membenahi organisasi PKK dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung serta menghidupkan kembali dasawisma,” tambah Yulce.
Pihaknya berharap setelah mengikuti Rakerda ini, TP PKK dapat berkenan mensosiaslisasikan hasil rumusan ini di masing-masing Kabupaten/Kota sampai ke Distrik dan Kampung.
“Saya mengajak kita semua bergandengan tangan melayani masyarakat kita melalui pelatihan dan pemberdayaan berdasarkan nilai-nilai spiritual dan budaya lokal untuk membentuk daya saing dan karakter masyarakat yang kuat, mandiri dan sejahtera,” tambah Yulce.
Sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe yang dibacakan Bupati Mimika Eltinus Omaleng,SE menyampaikan, kegiatan Rakerda III TP PKK selama empat hari, peserta telah dibekali dengan materi dari Ketua TP PKK Provinsi Papua, maupun 15 SKPD Pemerintah Provinsi Papua, juga dari NGO sebagai mitra kerja PKK. Dari hasil diskusi kelompok di plenokan dan dipresentasikan, sehingga mendapat masukan dalam rangka menyusun program kerja TP PKK tahun 2016-2021 dan menyusun administrasi PKK yang baku secara berjenjang, serta penguatan kelembagaan PKK yang profesional dan modern, diharapkan hasil rekomendasi Rakerda VIII TP PKK menjadi bahan masukan dalam penyusunan Renstra TP PKK Provinsi Papua 2016-2021.
“Terimakasih kepada semua narasumber dan seluruh peserta, diharapkan setelah selesai mengikuti kegiatan ini materi yang telah diterima dan dipelajari bersama, dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program kerja di masing-masing Kabupaten/Kota,” harap dia. (Maria Welerubun)