Terkait Kontrak Karya Freeport, Komisi VII DPR RI akan Turun Langsung ke Timika

 
SAPA (JAYAPURA) – Menindaklanjuti hasil pertemuan Komisi VII DPR RI bersama stakeholders Papua, Selasa (9/2) di Jakarta, diketahui kalau Komisi VII akan turun lapangan untuk melihat langsung ke Timika guna membahas lebih detail soal perpanjangan kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI).

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Bangun Manurung, yang dihubungi Rabu (10/2) malam, menjelaskan ada secercah harapan yang bisa diambil dari masyarakat Papua, seusai dengar pendapat (hearing) di Jakarta itu.

“Komisi VII DPR RI bersama Kementerian ESDM juga akan melakukan kunjungan kerja ke Timika dan menggelar rapat di sana untuk melihat lebih jelas lagi,” terang Bangun Manurung secara rinci.

Seperti diketahui hearing, Selasa malam lalu di Gedung DPR RI – Jakarta itu, dihadiri Pemerintah Provinsi Papua dan beberapa bupati yang diwakili Wakil Bupati Puncak Jaya, Yustus Wonda. Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni bersama Komisi VII DPR RI yang membawahi bidang  Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Hidup. Dihadiri juga PT Freeport Indonesia, Kementerian ESDM diwakili Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot.

Dikatakan Manurung, dalam pertemuan selama tiga jam mulai Pukul 16:00–19:00 WIB itu dihasilkan tiga keputusan. Diantaranya Komisi VII akan turun langsng ke Timika.

Selain itu, PT FI juga diminta harus menangkap aspirasi provinsi khusus kabupaten yang wilayahnya dijadikan areal eksplorasi perusahaan tambang raksasa terbesar di dunia itu.

Kementerian ESDM juga diminta harus menindaklanjuti aspirasi dari bupati dan Pemerintah Provinsi Papua.

Dijelaskannya lagi, dari Pemerintah Provinsi menyampaikan kepada Komisi VII, apa-apa saja yang sudah sering disampaikan. Termasuk 17 poin penting, yang salah satunya mengenai pembangunan smelter harus di Papua.

PT Freeport juga diminta harus membawa peran yang lebih aktif, terutama yang membawa dampak langsung kepada masyarakat Papua. Komisi VII juga meminta agar pemerintah lebih aktif melibatkan orang Papua dalam pembicaraan menyangkut PT Freeport.

“Intinya sebenarnya itu yang saya catat,” selanya.

Tanggapan dari  para wakil rakyat di  Senayan ini, menurut Bangun Manurung, belum ditanggapi. “Bahkan untuk smelter, mereka bicarakan masih mau lanjutkan yang di Gresik. Tetapi anggota komisi yang memberikan tanggapan semuanya meminta bahwa, smelter harus dibangun di Papua,” imbuhnya.

Nantinya, tambah Manurung, akan ada pembahasan melalui dibentuknya Panitia Kerja (Panja) soal Freeport.

“Kelihatannya akan ada harapan. Akan ada perubahan. Intinya, saya lihat kemarin di Komisi VII itu positif. Mereka menginginkan hal ini akan membawa dampak dan manfaat yang lebih banyak untuk orang Papua,” terangnya.

Seperti diketahui dengar pendapat bersama Komisi VII  dengan agenda pembahasan terkait berakhirnya kontrak karya Freeport.

Menurut pimpinan rapat, Fadel Muhammad, Komisi VII memiliki fungsi untuk melihat, mendengar permasalahan yang ada di Papua terkait sumbangsih yang diberikan oleh PT Freeport ke Papua selama kurang lebih 50 tahun.

Pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua Komisi VII – DPR RI mengatakan, setelah mendengar masukan dari para bupati pemilik hak hulayat disekitar lokasi tambang PT Freeport. Termasuk  juga dari DPRD dan DPR Papua bersama Gubernur Papua yang diwakili Kepala Dinas ESDM Bangun Manurung. (maria fabiola)