SDM Papua Dinilai Tidak Berkembang
pada tanggal
Saturday, February 13, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan dan Kesehatan menyatakan, sejumlah hal menyebabkan tak berkembangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua. Selain infrastruktur dan sarana pendukung, masih minimnya guru, terutama di wilayah pedalaman juga salah satu penyebab.
Sekretaris Komisi V DPR Papua, Nason Uti mengatakan, harus diakui hingga kini masih banyak masalah yang harus dibenahi di dunia pendidikan Papua. Salah satunya masih minimnya tenaha pengajar.
"Harus diakuai masalah guru atau tenaga pengajar salah satu yang menjadi kendala. Ini masalah yang dialami pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ini yang mengakibatkan tak berkembangnya SDM Papua," kata Nason, Jumat (12/2).
Menurutnya, terkadang ada sekolah dan siswa, namun tak ada guru. Kondisi ini kebanyakan terjadi di wilayah pedalaman Papua. Kebanyakan yang mengajar di daerah itu adalah guru bantu.
"Kalau guru di sekolah swasta atau yang dibawahi yayasan, saya tak tahu. Tapi di sekolah pemerintah, kebanyakan seperti itu," ucapnya.
Kedepan, Komisi V merencanakan akan melakukan hearing dengan berbagai pihak terkait. Baik pemerintah maupun yayasan. Tak hanya membahasa berbagai masalah dalam dunia pendidikan Papua, namun juga aturan pendirian sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA.
"Sesuai perundang-undangan, pemerintahan provinsi bertanggungjawab terhadap pendidikan SMA. SMP ke bawah, tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. Makanya harus diinventarisir sekolah-sekolah yang ada di setiap kabupaten/kota," katanya.
Hal yang sama dikatakan anggota Komisi V DPR Papua, Gerson Soma. Menurutnya, Sekolah Menengan Atas (SMA/sederajat) yang sudah siap, atau memenuhi persyaratan akan jadi tanggungjawab pemprov. Persyaratan yang dimaksud yakni, bangunannya ada, gurunya dan siswanya ada, serta fasilitas dan sarana pendukung proses belajar mengajar tersedia.
"Kalau belum lengkap, pemerintah kabupaten/kota harus melengkapi. Kalau tak jelas akan jadi beban pemprov. Jangan sampai ada sekolah yang hanya bangunan. Tak ada siswa, tak ada guru, tak ada fasilitas dan sarana penunjang belajar mengajar," kata Gerson.
Katanya, jika sekedar mendirikan bangunan sekolah tak sulit. Namun lokasi yang digunakan statusnya harus jelas. Jangan sampai masih bersengketa hak ulayat. Tentu itu akan jadi masalah dikemudian hari.
"Jadi jangan sembarang membuka sekolah musiman. Baik SMA, SMP dan SD. Sarana pendukung dan syarat-syarat sebagai sekolah harus lengkap," ucapnya. (Arjun)
Sekretaris Komisi V DPR Papua, Nason Uti mengatakan, harus diakui hingga kini masih banyak masalah yang harus dibenahi di dunia pendidikan Papua. Salah satunya masih minimnya tenaha pengajar.
"Harus diakuai masalah guru atau tenaga pengajar salah satu yang menjadi kendala. Ini masalah yang dialami pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ini yang mengakibatkan tak berkembangnya SDM Papua," kata Nason, Jumat (12/2).
Menurutnya, terkadang ada sekolah dan siswa, namun tak ada guru. Kondisi ini kebanyakan terjadi di wilayah pedalaman Papua. Kebanyakan yang mengajar di daerah itu adalah guru bantu.
"Kalau guru di sekolah swasta atau yang dibawahi yayasan, saya tak tahu. Tapi di sekolah pemerintah, kebanyakan seperti itu," ucapnya.
Kedepan, Komisi V merencanakan akan melakukan hearing dengan berbagai pihak terkait. Baik pemerintah maupun yayasan. Tak hanya membahasa berbagai masalah dalam dunia pendidikan Papua, namun juga aturan pendirian sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA.
"Sesuai perundang-undangan, pemerintahan provinsi bertanggungjawab terhadap pendidikan SMA. SMP ke bawah, tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. Makanya harus diinventarisir sekolah-sekolah yang ada di setiap kabupaten/kota," katanya.
Hal yang sama dikatakan anggota Komisi V DPR Papua, Gerson Soma. Menurutnya, Sekolah Menengan Atas (SMA/sederajat) yang sudah siap, atau memenuhi persyaratan akan jadi tanggungjawab pemprov. Persyaratan yang dimaksud yakni, bangunannya ada, gurunya dan siswanya ada, serta fasilitas dan sarana pendukung proses belajar mengajar tersedia.
"Kalau belum lengkap, pemerintah kabupaten/kota harus melengkapi. Kalau tak jelas akan jadi beban pemprov. Jangan sampai ada sekolah yang hanya bangunan. Tak ada siswa, tak ada guru, tak ada fasilitas dan sarana penunjang belajar mengajar," kata Gerson.
Katanya, jika sekedar mendirikan bangunan sekolah tak sulit. Namun lokasi yang digunakan statusnya harus jelas. Jangan sampai masih bersengketa hak ulayat. Tentu itu akan jadi masalah dikemudian hari.
"Jadi jangan sembarang membuka sekolah musiman. Baik SMA, SMP dan SD. Sarana pendukung dan syarat-syarat sebagai sekolah harus lengkap," ucapnya. (Arjun)