Pimpinan TNI/Polri Diminta Tegas Terhadap Anggotanya
pada tanggal
Saturday, February 13, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Keamanan, Politik, Hukum dan HAM,Tan Wie Long mengingatkan, pimpinan TNI/Polri di Papua tegas, dan memberantas oknum anggotanya yang terbukti atau tertangkap tangan menjual amunisi dan senjata api.
Pasca tertangkapnya seorang oknum polisi berpangkat Bripda SS, 7 Februari 2016 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya ketika bernegosiasi jual beli amunisi.
Katanya, tak perlu melindungi dan mentoleransi jika ada oknum anggota TNI/Polri yang terbukti menjual amunisi dan senpi. Apapun alasannya, cara seperti itu tak dibenarkan. "Kalau saya lihat, dari sisi pengawasan senpi dan amunisi berarti tak ketat. Ini kan sudah terjadi berulang kali. Pernah oknum anggota TNI yang kedapatan menjual belikan amunisi, kini oknum anggota polisi yang ditangkap," kata Tan Wie Long kepada Sapa, Jumat (12/2).
Menurutnya, itu seolah menggambarkan fungsi pengawasan internal institusi tak ketat. Terutama pengawasan terhadap anggota yang diberikan senpi dan amunisi. "Saya berharap pengawasan ineternal institusi perlu ditingkatkan. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya masyarakat yang dikambing hitamkan," ucapnya.
Kata politisi Golkar itu, selama ini jika ada kejadian, pihak berwenang sering menyebut pelaku adalah Organisasi Papua Mereka (OPM), kelompok bersenjata, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan lainnya. Untuk itu dibutuhkan langkah tegas dari pimpinan institusi.
"Setiap anggota yang akan diberangkatkan tugas dan dipersenjatai, dicatat jenis senjata apa serta nomor seri senjata yang diberikan dan berapa banyak amunisinya. Tapi mungkin ketilka melaksanakan tugas di daerah, tak dilaporkan ketika amunisinya berkurang," katanya.
Akibatnya lanjut dia, ini jadi celah bisa dimanfaatkan oknum anggota TNI/Polri yang tak bertanggungjawab. Harusnya kata Tan, ketika di wilayah penugasan, komandan satuan harus pro aktif menginventarisir senpi dan amunisi yang dibawa anggota. Jika ada amunisi yang berkurang, harus jelas dipergunakan untuk apa.
Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Orgenes Wanimbo Tolli Wone. Katanya, cara-cara seperti itu yang memperkeruh suasana di Papua. Citra Papua rusak oleh oknum-oknum aparat keamanan tak bertanggungjawab. Akibatnya masyarakat terkena imbasnya.
"Kalau mau Papua aman harus ada ketegasan pimpinan TNI/Polri di Papua. Jika memungkinkan dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap anggota TNI/Polri yang memegang senjata. Kalau bisa dilakukan pemeriksaan setiap bulan," kata Tolli Wone.
Menurutnya, jika oknum-oknum seperti itu dibiarakan, akan merusak citra kesatuan. Apa jadinya jika institusi TNI/Polri yang harusnya menjaga kedaulatan dan keamanan negara, masyarakat serta mengayomi rakyat, justru citra itu diciderai perbuatan oknum tak bertanggungjawab. Tentu rasa percaya masyarakat kepada kedua institusi itu akan perlahan pudar. (Arjun)
Pasca tertangkapnya seorang oknum polisi berpangkat Bripda SS, 7 Februari 2016 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya ketika bernegosiasi jual beli amunisi.
Katanya, tak perlu melindungi dan mentoleransi jika ada oknum anggota TNI/Polri yang terbukti menjual amunisi dan senpi. Apapun alasannya, cara seperti itu tak dibenarkan. "Kalau saya lihat, dari sisi pengawasan senpi dan amunisi berarti tak ketat. Ini kan sudah terjadi berulang kali. Pernah oknum anggota TNI yang kedapatan menjual belikan amunisi, kini oknum anggota polisi yang ditangkap," kata Tan Wie Long kepada Sapa, Jumat (12/2).
Menurutnya, itu seolah menggambarkan fungsi pengawasan internal institusi tak ketat. Terutama pengawasan terhadap anggota yang diberikan senpi dan amunisi. "Saya berharap pengawasan ineternal institusi perlu ditingkatkan. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya masyarakat yang dikambing hitamkan," ucapnya.
Kata politisi Golkar itu, selama ini jika ada kejadian, pihak berwenang sering menyebut pelaku adalah Organisasi Papua Mereka (OPM), kelompok bersenjata, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan lainnya. Untuk itu dibutuhkan langkah tegas dari pimpinan institusi.
"Setiap anggota yang akan diberangkatkan tugas dan dipersenjatai, dicatat jenis senjata apa serta nomor seri senjata yang diberikan dan berapa banyak amunisinya. Tapi mungkin ketilka melaksanakan tugas di daerah, tak dilaporkan ketika amunisinya berkurang," katanya.
Akibatnya lanjut dia, ini jadi celah bisa dimanfaatkan oknum anggota TNI/Polri yang tak bertanggungjawab. Harusnya kata Tan, ketika di wilayah penugasan, komandan satuan harus pro aktif menginventarisir senpi dan amunisi yang dibawa anggota. Jika ada amunisi yang berkurang, harus jelas dipergunakan untuk apa.
Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Orgenes Wanimbo Tolli Wone. Katanya, cara-cara seperti itu yang memperkeruh suasana di Papua. Citra Papua rusak oleh oknum-oknum aparat keamanan tak bertanggungjawab. Akibatnya masyarakat terkena imbasnya.
"Kalau mau Papua aman harus ada ketegasan pimpinan TNI/Polri di Papua. Jika memungkinkan dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap anggota TNI/Polri yang memegang senjata. Kalau bisa dilakukan pemeriksaan setiap bulan," kata Tolli Wone.
Menurutnya, jika oknum-oknum seperti itu dibiarakan, akan merusak citra kesatuan. Apa jadinya jika institusi TNI/Polri yang harusnya menjaga kedaulatan dan keamanan negara, masyarakat serta mengayomi rakyat, justru citra itu diciderai perbuatan oknum tak bertanggungjawab. Tentu rasa percaya masyarakat kepada kedua institusi itu akan perlahan pudar. (Arjun)