-->

Pemkab dan DPRD Mimika Harus Sehati

SAPA (TIMIKA) – Wakil Ketua (Waket) III Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) Marianus Maknaipeku mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika harus sehati untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Mimika.

Menurut dia, kedua lembaga tinggi di Mimika harus sejalan dalam satu keputusan dan satu pemikiran sehingga dapat dilaksanakan secara bersama, oleh sebab itu mereka perlu sehati untuk menjalankan roda pemerintahan tersebut.

“Semua persoalan harus diputuskan di DPRD, jadi Pemerintah mempersiapkan SDM untuk mengelola DSA yang ada. Namun kenyataannya terbalik dengan yang dilihat oleh masyarakat yang hingga kini belum dilantiknya Ketua DPRD Mimika,” ungkap Marianus

Kata dia, semua permasalahan yang terjadi perlu dibahas di DPRD untuk mengambil satu keputusan, yang nantinya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah oleh sumber daya yang ada di Kabupaten Mimika.

“Berpikirlah yang positif serta tidak melihat dari lain sisi, sehingga tidak  memikirkan hal yang besar namun tidak menjadi kenyataan serta menjadi beban pertanggung jawabkan bagi masyarakat, pasalnya amanat yang dipercayakan masyarakat untuk kedua lembaga tersebut harus di implementasikan . Kita pikir hal yang pasti dan jangan memikirkan hal yang besar tapi tidak jadi, karena DPRD belum dilantik,” ujar Marianus.

Marianus juga menyayangkan belum dilantiknya Ketua DPRD, sehingga pihak Lemasko mendesak agar secepatnya melantik ketua DPRD definitif, sehingga program dan pembahasan anggaran bisasecepatnya, pasalnya pembahasan anggaran tersebut tertunda akan menghambat pelayanan kepada masyarakat

“Kita mendesak supaya pimpinan DPRD definitif segera dilantik, sehingga keputusan semua pihak bisa terarah,” tegas Marianus.

Imbas dari belum dilantiknya Ketua DPRD Mimika membuat keterlambatan KUA PPAS, membuat masyarakat bertanya-tanya kapan dilaksanakan pembahasan. Oleh sebab itu Lemasko mengharapkan agar kedua lembaga negara itu tidak mempertahankan ego masing-masing, melainkan saling melengkapi agar masyarakat tidak dirugikan.

“Kami prihatin dengan keterlambatan KUA PPAS, kita jadi bingung karena disisi lain Pemkab telah serahkan dan DPRD menunggu. Jadi kedua lembaga ini harus tinggalkan ego dan harus hidup berdampingan,” saran dia.  (Ricky Lodar)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel