Pemerintah Siap Bersinergi Dengan BUMN, Percepat Proses Pembangunan Ekonomi Berbasis Adat
pada tanggal
Monday, February 22, 2016
SAPA (JAYAPURA) – Pemerintah Provinsi Papua siap bersinergi dengan BUMN, BUMS dan perbankan untuk mempercepat proses penyelenggaraan pembangunan perekonomian yang berbasis wilayah adat, serta menindaklanjuti program yang di dengung – dengungkan oleh Presiden dan Wakil Presiden peningkatan ekonomi di Papua.
Hal itu dikatakan Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua, Drs Elia Loupatty,MM saat membuka kegiatan rapat teknis Pembentukan forum BUMN, Swasta dan Perbankan di Hotel Aston Jayapura, Jumat (19/2).
Dikatakannya, dalam diskusi yang berlangsung tersebut pihaknya mengharapkan agar strategi dan sinergitas untuk kesejahteraan masyarakat di provinsi ini bisa tercapai.
“Kita harus bertanggung jawab dan siap untuk melakukan langkah cepat dan tepat untuk mendorong program-program prioritas pemerintah yang segera dilaksanakan pada tahun 2016,”katanya .
Menurutnya, partisipasi aktif dari semua stakeholder untuk menyikapi niat baik pihaknya demi mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Hal ini memang membutuhkan kerja keras bersama.
“Tantangan dan masalah yang dihadapi dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah, tentunya sangat berat, untuk itu kepada semua kalangan Perbankan, BUMN dan swasta, kiranya terus memberikan dukungan, khusus membantu koperasi dan UMKM dalam masalah permodalan peningkatan ketrampilan, promosi dan kemasan hasil produk,”jelasnya.
Dijelaskannya forum koordinasi BUMN, Swasta dan Perbankan ini dilakukan sebagai bentuk sosialisai kepada masyarakat umum di semua kalangan, sekaligus merupakan momentum untuk mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
Dalam konteks pembangunan saat ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single boltom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.
Selain itu juga perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi keberlangsungan usahanya, melainkan bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya.
Dasar pemikiran adalah menggantungkan semata-mata pada kesehatan financial tidak akan menjamin perusahan untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan (sutainable). Keberlanjutan perusahan akan terjamin apabila perusahan memperhatikan dimensi terkait, termasuk dimensi sosial dan lingkungan.
Dewasa ini, menurut Lukas Enembe, BUMN, swasta dan Perbankan menjadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi perusahaan yang memiliki kelebihan dana.
”Pemerintah menyatakan perusahan diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi,”selanya.
Dikatakannya lagi memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang kaya dan melimpah, tapi mengapa masyarakat masih tertinggal. Kondisi ini memberikan tantangan bagi pembangunan perekonomian Papua, menghadapi arus globalisasi, serta era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Untuk itu diperlukan penguatan daya saing dan produktivitas, komoditas unggulan, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemandirian kampung. Maka pemerintah harus bekerja sama dengan perusahaan BUMN, swasta dan Perbankan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (maria fabiola)
Hal itu dikatakan Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua, Drs Elia Loupatty,MM saat membuka kegiatan rapat teknis Pembentukan forum BUMN, Swasta dan Perbankan di Hotel Aston Jayapura, Jumat (19/2).
Dikatakannya, dalam diskusi yang berlangsung tersebut pihaknya mengharapkan agar strategi dan sinergitas untuk kesejahteraan masyarakat di provinsi ini bisa tercapai.
“Kita harus bertanggung jawab dan siap untuk melakukan langkah cepat dan tepat untuk mendorong program-program prioritas pemerintah yang segera dilaksanakan pada tahun 2016,”katanya .
Menurutnya, partisipasi aktif dari semua stakeholder untuk menyikapi niat baik pihaknya demi mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Hal ini memang membutuhkan kerja keras bersama.
“Tantangan dan masalah yang dihadapi dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah, tentunya sangat berat, untuk itu kepada semua kalangan Perbankan, BUMN dan swasta, kiranya terus memberikan dukungan, khusus membantu koperasi dan UMKM dalam masalah permodalan peningkatan ketrampilan, promosi dan kemasan hasil produk,”jelasnya.
Dijelaskannya forum koordinasi BUMN, Swasta dan Perbankan ini dilakukan sebagai bentuk sosialisai kepada masyarakat umum di semua kalangan, sekaligus merupakan momentum untuk mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
Dalam konteks pembangunan saat ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single boltom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.
Selain itu juga perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi keberlangsungan usahanya, melainkan bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya.
Dasar pemikiran adalah menggantungkan semata-mata pada kesehatan financial tidak akan menjamin perusahan untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan (sutainable). Keberlanjutan perusahan akan terjamin apabila perusahan memperhatikan dimensi terkait, termasuk dimensi sosial dan lingkungan.
Dewasa ini, menurut Lukas Enembe, BUMN, swasta dan Perbankan menjadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi perusahaan yang memiliki kelebihan dana.
”Pemerintah menyatakan perusahan diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi,”selanya.
Dikatakannya lagi memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang kaya dan melimpah, tapi mengapa masyarakat masih tertinggal. Kondisi ini memberikan tantangan bagi pembangunan perekonomian Papua, menghadapi arus globalisasi, serta era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Untuk itu diperlukan penguatan daya saing dan produktivitas, komoditas unggulan, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemandirian kampung. Maka pemerintah harus bekerja sama dengan perusahaan BUMN, swasta dan Perbankan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (maria fabiola)