Pembangunan 2015 Dinilai Tidak Ada Perubahan
pada tanggal
Saturday, February 13, 2016
“ Ini merupakan penilaian secara makro, yang dirasakan oleh masyarakat,” kata Luky.
Luky mengatakan, pembangunan bisa dikatakan berubah, apabila ada pengakuan dari masyarakat, serta adanya ikon atau hal menonjol yang bisa dirasakan oleh masyarakat, baik dari segi ekonomi ataupun sosial, misalnya ada pembangunan taman kota atau yang lain.
“Namun perubahan terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah ini, khususnya pada 2015 lalu tidak sebanding dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp2 triliun lebih,” tutur dia.
Lanjutnya, ini merupakan suatu analisa yang kita rasakan dan lihat, namun bukan menyudutkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tetapi ini lebih kepada suatu hal yang sederhana dan dirasakan bersama oleh masyarakat. Seperti jalan-jalan di Kota Timika ini masih tetap sama dan tidak ada perubahan. Karena yang terlihat hanya penambalan jalan yang berlubang. Dan ini tidak menunjukkan adanya hal yang signifikan terhadap anggaran daerah ini.
" Seharusnya dengan adanya anggaran yang cukup besar itu, perubahan pembangunan ini bisa dirasakan dan ada,"ujar Luky.
Lucky menambahkan, analisa ini masih kita lihat yang ada di seputaran kota, kita belum lihat untuk diperdalaman. Kemungkinan hal yang sama juga terjadi. Padahal pembangunan suatu daerah bisa dikatakan maju dan berkembang, dilihat dari perubahan yang ada di pedalaman. Dimana ada sembilan distrik di luar wilayah kota, dan dirinya menyakini kalau perubahan pembangunan juga tidak terasa. Ini karena banyak keluhan dari masyarakat, mulai masalah pendidikan, kesehatan, sampai kepada masalah perekonomian yang menyangkut masalah kesejahteraan.
"Kalau dikota saja kita lihat tidak ada perubahan yang bisa dirasa masyarakat. Apalagi di daerah pedalaman yang sekiranya jauh dari perkotaan," katanya.
Ia menambahkan, dari hal tersebut ini untuk dijadikan evaluasi bagi pemerintah, agar di 2016 pelaksanaan pembangunan ini ada perubahan dan bisa dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu pihaknya meminta kepada legislatif, untuk melakukan pengawasan sesungguhnya terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah. Sebab DPRD merupakan pihak yang harus mengedepankan pelaksanaan pembangunan di daerah pedalaman, yakni dengan mengakomodir semua kebutuhan. Sehingga pembangunan di daerah ini bisa dirasakan oleh masyarakat.
" Kepala kampung agar lebih memperinci kebutuhan pembangunan di daerahnya. Dan untuk mengawal semua program yang sudah direncanakan. Sehingga semua kebutuhan di pedalaman secara khusus dan di seluruh wilayah Kabupaten Mimika bisa terakomodir. Nantinya bisa terwujud, perubahan pembangunan sesuai visi dan misi pimpinan daerah ini, yakni damai, aman, dan sejahtera,” ungkap dia. (Uji)