Kesehatan Rakyat - Kebutuhan vs Kepedulian

BICARA kesehatan rakyat di daerah ini memang tak dapat dipungkiri, terjadi dilematisasi prinsip kebutuhan dan kepedulian yang sama-sama menjadi kebutuhan rakyat dan pemerintah disatu sisi serta institusi kesehatan di lain pihak.

Hampir setiap hari dapat dipastikan ada saja rakyat yang sakit dan membutuhkan proses perawatan dan penyembuhan, sementara sampai sejauh ini upaya pemberdayaan dan pengembangan yang diterapkan masih terkesan setengah-setengah alias merasa proses perawatan penyembuhan itu dibutuhkan tetapi darimana proses itu harus dilakukan, tak ada pihak yang mau perduli.

Sedangkan untuk mendapatkan kepuasan bersama, maka baik masyarakat dan pemerintah dan institusi kesehatan terutama rumah sakit daerah (RSUD).

Di daerah ini, pemerintah pun seakan masih setengah-setengah mendongkrak rencana pengembangan RSUD. Sedangkan, seiring dengan itu kebutuhan tenaga medis (dokter dan perawat) dan non medis (administrasi) terus digenjot kebutuhannya.

Hal ini diketahui oleh masih adanya rencana pengembangan klasisfikasi RSUD Mimika dari Type B menjadi lebih baik, namun situasi dan kondisi RSUD Mimika hingga kini diketahui justru sangat memprihatinkan. Dokter spesialisasi boleh dikatakan cukup hebat dimiliki RSUD Timika, demikian juga standart pelayanan perawat. Meskipun secara teknis dan administratif harus diakui, masih cukup lambat dan sering dikeluhkan. Belum lagi masih ditambah oleh ketidaperdulian warga yang cukup banyak berobat dan tak bersedia melunasi kewajibannya.

Pertanyaannya, bagaimana rumah sakit daerah ini bisa sama-sama dibanggakan sebagai satu-satunya rumah sakit rujukan di wilayah selatan Papua, jika kita sendiri yang berada di daerah Timika ini justru enggan menjaga atau memeliharanya dengan cara-cara standart. Pemerintah sendiri seakan terkesan mengabaikan dan memang ada kesan kalau masyarakat lebih cenderung memilih sejumlah klinik di kota Timika yang belum tentu jelas juntrungannya. Artinya, dalam konteks perkembangan ini, kredibilitas pemerintah dalam upaya pengelolaan dan pengembangan RSUD sudah jelas terus dipertanyakan.

Masalahnya, boleh saja RSUD diminta untuk menunggu jika orang sakit pun bisa menunggu. Dilain pihak jika memang tak ada prioritas negara untuk mengalokasikan 20% APBD bagi bidang kesehatan, dan terlebih 30% dari alokasi dana Otsus. RSUD sampai hari ini terus dibutuhkan dan karenanya harus terus beroperasi, jadi harus bagaimana RSUD kita boss...??? Siapa yang punya kewajiban menjawab? Rasa sudah sendiri. (redaksi)