Kepala Daerah Jangan Bergantung Dana Provinsi
pada tanggal
Friday, February 12, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Legislator Papua, Pendis Enumbi mengingatkan pemerintah kabupaten/kota tak hanya bergantung dana dari provinsi untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan. Anggota Komisi II DPR Papua bidang ekonomi itu mengatakan, sulit mengembangkan ekonomi kerakyatan jika hanya mengharapkan dana ekonomi dari provinsi.
"Kalau tak ada dana bagaimana mengembangkan ekonomi kerakyatan. Pemkab/pemkot harus sejalan dengan program pemprov. Gubernur juga harus mengontrok kabupaten/kota. Apakah programnya sudah konek dengan program pemprov," kata Pendis Enumbi, Rabu (10/2).
Menurutnya, pemkab/pemkot jangan hanya fokus membangun infrastruktur dan lainnya. Tapi perlu ada program bagaimana meningkatan ekonomi kerakyatan. Apalagi masyarakat di kabupaten/kota kebanyakan mata pencahariannya bertani, berkebun, beternak dan nelayan.
"Kepala-kepala daerah harus melihat situasi dan memikirkan program membangun ekonomi masyarakatnya. Bukan harus bangun, bangunan yang megah. Pengembangan ekonomi ini penting," ucapnya.
Dikatakan, pemerintah kabupaten/kota juga harus menyiapkan fasilita untuk pelaku ekonomi kerakyatan. Misalnya tempat untuk menjual hasil bertani, berkebun, melaut dan beternak.
"Program-program di kabupaten/kota harus nyambung dengan program di provinsi," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, ada lima kebijakan ekonomi Provinsi Papua pada 2016 ini. Pertama menodorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mewujudkan pengelolaan SDA secara lestari guna mendukung perekonomian masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat ada pemiliki hak ulayat, ketiga, mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian keringanan dan insentif untuk mendorong terciptanya lapangan kerja yang merata, keempat, memaksimalkan pengembangan sektor kelautan, pertanian, perkebunan dan pariwisata serta perdagangan dan jasa untuk kemandirian Papua menuju tahun investasi dan kelima, mendorong pengembangan ekonomi di tingkat kampung melalui program Prospek, yang bersinergi dengan program alokasi dana desa yang berasal dari pemerintah.
"Selain mendorong pembangunan ekonomi, ujar Enembe, prioritas utama sasaran pembangunan sebagai dasar penjabaran operasional strategi pembangunan daerah harus mempedomani dan melaksanakan agenda pembangunan nasional untuk memenuhi Nawacita," kata Gubernur Enembe ketika paripurna APBD Papua 2016 akhir tahun lalu. (Arjun)
