Pembangunan Pasar Terhambat Surat Kementerian BUMN
pada tanggal
Friday, February 12, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Terhambatnya pembangunan pasar untuk pedagang asli Papua di tengah Kota Jayapura disebabkan belum adanya surat dari Kementerian BUMN ke pihak Damri untuk pindah ke lokasi sementara agar lahan mereka dipakai membangun pasar mama-mama pedagang asli Papua.
Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR Papua, Natan Pahabol mengatakan, Damri bersedia pindah ke lokasi sementara, namun terlebih dahulu harus ada surat instruksi dari kementerian BUMN. Ini karena Damri berada dibawah BUMN.
"Solusinya, Panja Pasar Mama-Mama DPRP akan bicara dengan ketua DPR Papua agar memimpin rombongan Panja, Pemprov Papua, Perum Damri dan perwakilan Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) berangkat ke Jakarta. Tujuannya audiensi dengan kementerian terkait serta Komisi VI DPR RI yang membidangi asset," kata Natan via teleponnya kepada wartawan, Rabu (10/2).
Menurutnya, ada beberapa alasan sehingga Kementerian BUMN belum mengeluarkan surat relokasi untuk Damri. Salah satunya asset dibawah Kementerian BUMN tak bisa dialih fungsikan, dipindahkan, dijual atau lainnya.
"Itu UU yang melarang. Kalau menteri melanggar itu, akan dihukum. Dia dianggap melanggar UU. Tapi kalau seperti ini, pasar mama-mama akan terus terkatung-katung. Makanya solusi terakhir, paling lambar Maret kami harus berangkat ke Jakarta untuk audiensi dengan menteri dan juga Komisi VI DPR RI," ucapnya.
Katanya, meski Pemprov Papua sudah menyiapkan lahan dan anggaran untuk membangun kantor Damri yang baru, namun hal itu sulit terealisasi jika Kementerian BUMN tak menyurati Damri. Pihak Damri juga tak mau ambil resiko.
"Pemprov sudah menyiapkan lokasi dan anggaran, tapi surat dari Kementerian BUMN yang menghambat. Padahal ini bukan jual beli asset. Hanya ditukar saja," katanya.
Sebelumnya, salah satu pedagang asli Papua yang tergabung dalam Solpap, Mama Yuliana Pigai mengatakan, Presiden Jokowi berjanji akan bangun pasar untuk ia dan pedagang asli Papua lainnya. Tapi hingga kini tak terealisasi. Padahal menurutnya, pasar Mama sangat penting sebagai jalan masuk untuk mengangkat ekonomi orang Papua.
"Pembangunan terhambat karena persoalan birokrasi yang tak kunjung jelas jalan keluarnya. Persoalan status tanah pasar yang dimiliki perum Damri hingga kini tidak teratasi. Kami ingin Pak Jokowi mengambil langkah nyata," kata Mama Pigai kala itu. (Arjun)
Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR Papua, Natan Pahabol mengatakan, Damri bersedia pindah ke lokasi sementara, namun terlebih dahulu harus ada surat instruksi dari kementerian BUMN. Ini karena Damri berada dibawah BUMN.
"Solusinya, Panja Pasar Mama-Mama DPRP akan bicara dengan ketua DPR Papua agar memimpin rombongan Panja, Pemprov Papua, Perum Damri dan perwakilan Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) berangkat ke Jakarta. Tujuannya audiensi dengan kementerian terkait serta Komisi VI DPR RI yang membidangi asset," kata Natan via teleponnya kepada wartawan, Rabu (10/2).
Menurutnya, ada beberapa alasan sehingga Kementerian BUMN belum mengeluarkan surat relokasi untuk Damri. Salah satunya asset dibawah Kementerian BUMN tak bisa dialih fungsikan, dipindahkan, dijual atau lainnya.
"Itu UU yang melarang. Kalau menteri melanggar itu, akan dihukum. Dia dianggap melanggar UU. Tapi kalau seperti ini, pasar mama-mama akan terus terkatung-katung. Makanya solusi terakhir, paling lambar Maret kami harus berangkat ke Jakarta untuk audiensi dengan menteri dan juga Komisi VI DPR RI," ucapnya.
Katanya, meski Pemprov Papua sudah menyiapkan lahan dan anggaran untuk membangun kantor Damri yang baru, namun hal itu sulit terealisasi jika Kementerian BUMN tak menyurati Damri. Pihak Damri juga tak mau ambil resiko.
"Pemprov sudah menyiapkan lokasi dan anggaran, tapi surat dari Kementerian BUMN yang menghambat. Padahal ini bukan jual beli asset. Hanya ditukar saja," katanya.
Sebelumnya, salah satu pedagang asli Papua yang tergabung dalam Solpap, Mama Yuliana Pigai mengatakan, Presiden Jokowi berjanji akan bangun pasar untuk ia dan pedagang asli Papua lainnya. Tapi hingga kini tak terealisasi. Padahal menurutnya, pasar Mama sangat penting sebagai jalan masuk untuk mengangkat ekonomi orang Papua.
"Pembangunan terhambat karena persoalan birokrasi yang tak kunjung jelas jalan keluarnya. Persoalan status tanah pasar yang dimiliki perum Damri hingga kini tidak teratasi. Kami ingin Pak Jokowi mengambil langkah nyata," kata Mama Pigai kala itu. (Arjun)