Isu Papua Dinilai Jadi Proyek Pihak Tertentu

SAPA (JAYAPURA) - Legisaltor Papua, Ruben Magai menyatakan, penyelesaian masalah dan isu Papua oleh Pemerintah Indonesia selama ini seolah hanya dijadikan proyek untuk kepentingan berbagai pihak di Jakarta.

Pernyataan itu dikatakan anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Pemerintahan, Hubungan Luar, Hukum dan HAM tersebut menanggpai pernyataan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya. Tantowi menyebut ada perbedaan pendangan eksekutif dan legislatif di pusat terhadap masalah dan isu Papua.

Menurut Ruben, itu berarti Pemerintah Pusat tak ada dalam sebuah sistem menyelesaikan masalah bangsa. Padahal kini yang dibutuhkan, bagaimana Pemerintah Indonesia dan jajarannya bertindak nyata menyelesaikan masalah Papua.

"Setiap lembaga baik eksekutif, legislatif dan yudikatif perlu ada tindakan nyata. Kalau tak satu pikiran merespon masalah Papua, terkesan pemerintah mengurus Papua dengan kepentingan masing-masing," kata Magai via teleponnya kepada Sapa akhir pekan lalu.

Akibatnya lanjut dia, negara tak bisa menyelesaikan masalah dalam negara. Padahal kini isu Papua salah satu yang sering dibahas di negara-negara Pasifik."Jakarta masih masa bodoh. Mereka masih urus sendiri-sendiri. Kalau Jakarta masa bodoh terus, isu Papua justru akan terus menghangat," ucapnya.

Katanya, pertahanan dan keutuhan negara tak hanya ditentukan TNI/Polri. Namun juga bagaimana menyelesaikan masalah di dalam negara. Jangan berpikir dengan adanya TNI/Polri, BIN, BAIS akan menjamin keutuhan negara.

"Jangan mimpi. Kehadiran mereka juga bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Presiden bicara, tak pernah dilaksanakan jajarannya. Pemerintah mungkin bisa mempertahankan kedaulatan NKRI, tapi sistem dalam negara tak berjalan," katanya.

Sebelumnya, Tantowi Yahya menyatakan, ada perbedaan pandagangan DPRP RI dan pihak eksekutif melihat masalah Papua.
"Kini terjadi perbedaan cara pandang antar pemangku kepentingan terkait masalah Papua. Kami melihat ini masalah panjang, penting dan harus jadi prioritas diselesaikan bersama," kata Tantowi pekan lalu.

Katanya, mustahil menyelesaikan masalah Papua secara komperhensif, bermartabat kalau semua pemangku kepentingan tak saling mendukung dan cara berpikirnya tak sama.

Ketua Desk Papua di Kemenkopolhukam, Mayjen (TNI) Yoedhi Swastono membenarkan hal itu. Katanya, harus diakui masih ada perbedaan pandangan antara komunikasi eksekutif dan legislatif.

"Bukan hanya masalah Papua saja. Jadi komunikasi politik itu perlu ditingkatkan. Itu sudah mengarah ke sana," kata Yoedhi. (Arjun)