Dua Orang Bertanggungjawab Beridirinya Kantor ULMWP
pada tanggal
Friday, February 19, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Kepolisian Daerah Papua menyebutkan, ada dua nama warga yang dianggap bertanggungjawab atas keberadaan Kantor United Liberation Movement For West Papua di Jayawijaya, yang kental dengan perjuangan melawan Pemerintahan.
Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Weterpauw mengatakan, dua orang itu berinisial MH dan EW. Keduanya diduha aktor intelektual berdirinya kantor ULMWP. Polisi menyatakan akan menerapkan hukum positif terhadap dua oknum itu apabila ditemukan unsur yang melawan hukum.
“Kini kepolisian setempat telah memintai keterangan tiga orang saksi terkait keberadaan Kantor ULMWP. Sedangkan papan nama kantor dimaksud telah diturunkan," kata Kapolda Waterpauw, Kamis (18/2).
Menurutnta, mereka ini dimintai keterangannya untuk mengklarifikasi, untuk apa mereka memasang pamflet itu disana. Kalau mereka terbukti membangun sebuah wadah yang mengarah ke organisasi yang bertentangan dengan tujuan negara, akan di proses hukum.
"Kejadian di Wamena, tidak jauh dengan apa yang terjadi di negara Belanda. Dimana saat itu ada yang mendeklarasikan wadah serupa, namun akhirnya mereka tak mampu membayar uang sewa tempat deklarasinya. Itu hanya 4 jam mereka deklasrasikan. Ini sama dengan di Belanda. Saya pikir ini ada cerita, yang membawa kekecewaan para pejuang dahulunya. Karena belakangan mereka tahu, perjuangan ini hanya sampai disitu saja atau hanya menguntungkan pribadi mereka,” ucapnya.
Kapolda pun meluruskan bahwa kegiatan di Wamena adalah peresmian kantor Dewan Adat Papua (DAP) Kabupaten Jayawijaya yang sebelumnya sempat terbakar. Berdasarkan foto yang didapat, menurutnya, Kantor DAP cukup megah.
“Jadi masyarakat pada hari Senin (15/2) lalu, membuat syukuran untuk peresmian Kantor DAP. Saya lihat dari fotonya cukup megah kantor tersebut. Saat itu seluruh muspida di undang untuk peresmian kantor itu, hanya karena kesibukan tidak sempat hadir. Acaranya berjalan lancar, kurang lebih 60 orang yang hadir dan tidak banyak,” bebernya.
Terungkap pemancangan sebuah tulisan yang bertuliskan organisasi atau wadah yang bersebrangan dengan pemerintah yang dikenal sebagai ULMWP itu, terang Kapolda, baru diketahui sehari setelah peresmian Kantor DAP.
“Saya lihat itu hanya sebuah pancagan papan saja, yang dipasang di sekitar gedung itu dan kemudian terekspos. Kalau di lihat dari sisi kepentingan oleh beberapa pihak, jelas ini hanya nunut (numpang) untuk memanfaat momen itu, tidak ada kekhususan dalam rangka membuka Kantor ULMWP,” tegasnya.
Demikian pula terkait informasi tamu undangan yang menghadiri peresmpian Kantor ULMWP mencapai 5000 an orang, Kapolda menilai hanya sebuah propaganda.
“Kami tidak ada sangkut pautnya dengan jumlah tersebut. Itu hanya ada kegiatan ibadah peresmian Kantor DAP, lalu momen itu dimanfaatkan untuk mempropaganda,” katanya.
Menyingkapi informasi keberadaan Kantor ULMWP, Kapolda mengingatkan pemerintah untuk tak lagi memberikan dukungan, karena hanya dimannfaatkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Tujuannya hanya mencari dana dari masyarakat atau sumber dana yang mau membantu, lalu menguntungkan mereka yang ada disana, dengan janji yang tidak jelas,” kata Waterpauw. (Arjun)
Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Weterpauw mengatakan, dua orang itu berinisial MH dan EW. Keduanya diduha aktor intelektual berdirinya kantor ULMWP. Polisi menyatakan akan menerapkan hukum positif terhadap dua oknum itu apabila ditemukan unsur yang melawan hukum.
“Kini kepolisian setempat telah memintai keterangan tiga orang saksi terkait keberadaan Kantor ULMWP. Sedangkan papan nama kantor dimaksud telah diturunkan," kata Kapolda Waterpauw, Kamis (18/2).
Menurutnta, mereka ini dimintai keterangannya untuk mengklarifikasi, untuk apa mereka memasang pamflet itu disana. Kalau mereka terbukti membangun sebuah wadah yang mengarah ke organisasi yang bertentangan dengan tujuan negara, akan di proses hukum.
"Kejadian di Wamena, tidak jauh dengan apa yang terjadi di negara Belanda. Dimana saat itu ada yang mendeklarasikan wadah serupa, namun akhirnya mereka tak mampu membayar uang sewa tempat deklarasinya. Itu hanya 4 jam mereka deklasrasikan. Ini sama dengan di Belanda. Saya pikir ini ada cerita, yang membawa kekecewaan para pejuang dahulunya. Karena belakangan mereka tahu, perjuangan ini hanya sampai disitu saja atau hanya menguntungkan pribadi mereka,” ucapnya.
Kapolda pun meluruskan bahwa kegiatan di Wamena adalah peresmian kantor Dewan Adat Papua (DAP) Kabupaten Jayawijaya yang sebelumnya sempat terbakar. Berdasarkan foto yang didapat, menurutnya, Kantor DAP cukup megah.
“Jadi masyarakat pada hari Senin (15/2) lalu, membuat syukuran untuk peresmian Kantor DAP. Saya lihat dari fotonya cukup megah kantor tersebut. Saat itu seluruh muspida di undang untuk peresmian kantor itu, hanya karena kesibukan tidak sempat hadir. Acaranya berjalan lancar, kurang lebih 60 orang yang hadir dan tidak banyak,” bebernya.
Terungkap pemancangan sebuah tulisan yang bertuliskan organisasi atau wadah yang bersebrangan dengan pemerintah yang dikenal sebagai ULMWP itu, terang Kapolda, baru diketahui sehari setelah peresmian Kantor DAP.
“Saya lihat itu hanya sebuah pancagan papan saja, yang dipasang di sekitar gedung itu dan kemudian terekspos. Kalau di lihat dari sisi kepentingan oleh beberapa pihak, jelas ini hanya nunut (numpang) untuk memanfaat momen itu, tidak ada kekhususan dalam rangka membuka Kantor ULMWP,” tegasnya.
Demikian pula terkait informasi tamu undangan yang menghadiri peresmpian Kantor ULMWP mencapai 5000 an orang, Kapolda menilai hanya sebuah propaganda.
“Kami tidak ada sangkut pautnya dengan jumlah tersebut. Itu hanya ada kegiatan ibadah peresmian Kantor DAP, lalu momen itu dimanfaatkan untuk mempropaganda,” katanya.
Menyingkapi informasi keberadaan Kantor ULMWP, Kapolda mengingatkan pemerintah untuk tak lagi memberikan dukungan, karena hanya dimannfaatkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Tujuannya hanya mencari dana dari masyarakat atau sumber dana yang mau membantu, lalu menguntungkan mereka yang ada disana, dengan janji yang tidak jelas,” kata Waterpauw. (Arjun)