DPRD Mimika Dukung Sekolah Pelaksana UNBK
pada tanggal
Monday, February 15, 2016
Kepada wartawan, Wakil Ketua Komisi C Philipus Wakerkwa mengatakan, pelaksanaan UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah berjalan.
“UNBK saat ini menggunakan sistem semi-online yaitu soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal (sekolah). Kemudian ujian siswa dilayani oleh server lokal (sekolah-red) secara offline. Selanjutnya, hasil ujian dikirim kembali dari server sekolah ke server pusat secara online,” kata Philipus, saat meninjau persiapan UNBK di SMK Tunas Bangsa, Jumat (12/2).
Menurut Philipus, apa yang menjadi kekurangan sekolah dalam pelaksanaan UNBK, akan menjadi perhatian dari dewan. “Pada intinya Komisi C akan mendukung sekolah-sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional. Kekurangan yang dirasakan oleh sekolah dalam hal fasilitas pendukung akan di lihat kembali oleh Komisi C,” tutur Philipus.
Dikatakan Philipus, pada dasarnya, Komisi C sangat mengharapkan agar pendidikan di Mimika dapat terus ditingkatkan. Sehingga, apa yang menjadi usulan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispedasbud), dan Dinas Pendidikan Menengah (Dispemen) dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang menjadi prioritas akan didukung, tanpa harus menghilangkan usulan tersebut.
“Pendidikan merupakan salah satu hal yang harus terus diperjuangkan. Apapun yang prioritas, kami akan mengusahakan untuk dilaksanakan. Kita sedang mempelajari KUA-PPAS seperti apa, kita terus mengusahakan agar pendidikan di Kabupaten Mimika terus ditingkatkan. Semua temuan serta masukan dari pihak sekolah selaku penyelenggara akan menjadi bahan evaluasi dengan jajaran pemerintahan terkait,” ungkap Philipus.
Sementara itu, salah satu anggota Komisi C Aser Gobai menambahkan, pihaknya memberikan apresiasi kinerja kepada lembaga pendidikan yang sedang mempersiapkan pelaksanaan UNBK.
Menurut Aser, kedatangan sebagian Komisi C ke sekolah pelaksana UNBK untuk melihat langsung kesiapan maupun kendala yang dihadapi pihak sekolah.
“Kami dari Komisi C memberikan apresiasi karena ini adalah kemajuan. Kami juga mau melihat segala program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kami sangat mendukung program ini, terutama OTSUS untuk membuka pendidikan yang lebih baik di Papua,” ungkap Aser.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Menengah (Dispenmen) Armin Wakerkwa, mengakui, sarana dan prasarana masih menjadi kendala sekolah dalam menghadapi UNBK. Sehingga, tidak semua SMA/SMK dapat melaksanakan UNBK.
“UNBK sudah diprogramkan sejak lama, namun kami sudah merancang program untuk SMA/SMK lakukan, tetapi belum direspon penuh oleh pemerintah. Program UNBK sudah lama dilakukan, hanya Kabupaten Mimika saja yang baru melaksanakannya, padahal dari segi dana semuanya bisa,” ungkap Armin.
Menurut Armin, tahun 2016 ini baru dua sekolah yang dapat melaksanakan UNBK, yakni SMK Tunas Bangsa dan SMA YPPK Tiga raja. Untuk itu, Armin berharap, semoga pelaksanaan ujian ini dapat berjalan lancar, meskipun siswa-siswi baru mengenal aplikasi UNBK.
“Kedepannya kami akan mengusulkan sejumlah sekolah mengikuti UNBK. Kami berharap kedepannya semua pihak dapat mendukung pelaksanaan UNBK untuk sekolah di Kabupaten Mimika,” kata Armin. (Maria Welerubun)