Bupati Diminta Tidak Bagi-bagi Jabatan
pada tanggal
Monday, February 29, 2016
Politisi Gerindra itu mengatakan, pasangan kepala daerah terpilih, terutama yang sudah dilantik jangan berterimakasih kepada para tim sukses dan pendukunganya dengan bagi-bagi jabatan. Harus berjiwa besar dan jadi panutan masyarakat. Lupakan semua persaingan politik. Pilkada sudah berakhir. Jangan lagi ada istilah lawan politik atau berseberangan.
"Rangkul semua kandidat dan saingan politik ketika Pilkada. Ini agar pembangunan berjalan normal. Bupati jangan terlalu mendengar bisikan-bisikan dari tim suksesnya terutama dalam penempatan kepala SKPD. Meski itu kewenangan bupati, tapi bukan berarti seenaknya mengganti kepala SPKD," kata Elvis Tabuni via teleponnya, Mingggu (28/2).
Menurutnya, jika kepala SKPD tersebut memang mampu dan bisa menjalankan tugasnya, tak perlu diganti. Tapi dirangkul, dimotivasi untuk lebih baik lagi. Kecuali kalau memang dia tak maksimal, tentu itu perlu dievaluasi.
"Jangan sampai orang yang mampu dibidangnya dinon jobkan. Akhirnya program tak maksimal. Kalau memang seseorang mampu diposisinya, ya dipertahankan. Jangan sampai yang tak mampu dipaksakan," ucapnya.
Katanya, seorang bupati/wakil bupati, wali kota/wakil waki kota hingga gubenur/wakil gubenur bahkan presiden/wakil presiden sekalipun tak bisa melakukan program dan membangun wilayahnya tanpa dukungan perangkat dibawahnya.
"Lawan hanya ada ketika kita berkompetisi. Setelah semua selesai tak ada lagi lawan. Harus bersatu membangun daerah. Bupati/wakil bupati saja tak bisa membangun daerahnya sendiri," katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge mengingatkan para kepala daerah terpilih menghilangkan sentimen politik terhadap para rivalnya ketika Pilkada lalu. Katanya kini saatnya merangkul semua pihak untuk membangun daerah.
"Termasuk para lawan politik mereka waktu itu. Pildak telah selesai. Persaingan politik juga harus berakhir. Jangan lagi ada dendam politik," kata Emus kala itu.
Menurutnya, bupati/wakil bupati bukan hanya milik kelompok tertentu, tapi semua masyarakat di wilayah yang dipimpinnya.
"Jangan sampai karena masih ada dendam poltik, pembangunan di daerah itu tak merata," ucapnya. (Arjun)