Pemprov Papua Perlu Intervensi Harga Tiket

SAPA (JAYAPURA) - Mahalnya harga tiket penerbangan domestik di Papua atau keluar Papua disikapi anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua, Lazarus Sieb.

Ia menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan pemangku kepentingan lainnya, perlu mengintervensi hal itu.

Katanya, hal itu juga sudah disampaikan fraksinya ketika paripurna APBD Papua Tahun Anggaran 2016, akhir Desember lalu dalam agenda pandangan akhir fraksi.

"Harga tiket komersial domestik di Papua sangat tinggi. Lebih tiga kali lipat dari harga normal. Perlu intervensi pemerintah. Ini menyangkut kesejahteraan rakyat yang menjadi sasaran penetapan dan penggunaan APBD," kata Lazarus Sieb, Jumat (8/1).

Menurutnya, yang diinginkan pemerintah daerah harus peka dan cepat tanggap terhadap masalah situasional. Biaya transportasi dengan pesawat untuk lokal Papua harus dikendalikan pemerintah daerah dan memanfaatkan secara maksimal dana subsidi pemerintah.

"Kami minta gubernur membuat keputusan harga tertinggi tiket dan biaya barang. Kalau kondisi itu terus berlanjut bagaimana dengan masyarakat yang tak mampu. Padahal sebagain besar wilayah di Papua hanya bisa ditempuh dengan pesawat," ucapnya.

Katanya, jika frekwensi dari operator yang ada tidak bisa menambah armadanya, pemerintah perlu membuka peluang untuk tambahan operator penerbangan. Tetapi tentu persyaratan penerbangan harus tetap diterapkan demi keselamatan penumpang.

"Bukan berarti asal-asalan. Tentu harus memperhatikan kesalamatan penerbangan. Apalagi masyarakat kita juga yang akan menggunakan jasa penerbangan itu," katanya.

Ketika menjelang akhir tahun lalu, tiket pesawat keluar Papua kembali melambung. Dinas Perhubungan (Dishub) setempat ketika itu mencoba mencari tahu apa penyebab tingginya harga tiket penerbangan.

Kepala Dinas Perhubungan Papua, Yusuf Yambeyabdi mengatakan, operatorlah yang berperan banyak atas hal itu. Katanya, itu pusat. Ini adalah lahan untuk bagaimana mendapat keuntungan.

"Cuma memang di satu sisi hal yang kita sayangkan dari operator adalah, dia tidak melihat daya beli masyarakt di Papua. Jumlah operator penerbangan di Papua, juga mempengaruhi tingginya harga tiket penerbangan karena hanya ada beberapa maskapai yang membuka rute ke Papua," kata Yambeyambi akhir Desember lalu.

Menurutnya, Pemprov Papua tidak bisa berbuat banyak menekan harga tiket. Secara aturan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Kewenangan Dinas Perhubungan sangat terbatas karena operator itu dibawah Kementerian BUMN. (Arjun)