Pemprov Papua Diminta Tambah Modal di Askrida
pada tanggal
Tuesday, January 5, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk bisa menambah penyertaan modalnya di PT Asuransi Kredit Daerah (Askrida), yang dianggap memiliki potensi memberikan pemasukkan bagi daerah.
Ketua Komisi III DPRD Papua Carolus Bolly di Jayapura, Minggu (3/1) menjelaskan, pihaknya baru-baru ini mengetahui bahwa Pemprov papua telah memiliki aset di Askrida yang diketahui karena ada pemberian keuangan dari perusahaan tersebut ke kas daerah.
"Askrida itu resmi, jadi ceritanya sudah lama sekali Pemprov Papua menaruh keikutsertaannya di Askrida, besarannya hanya Rp25 juta. Kemudian kita mendapat deviden, yang masuk dalam penerimaan kas daerah dan ditemukan oleh BPK," ujarnya.
"Dulu ketika Pemprov menyertakan modal ke perusahaan tersebut dia belum ada payung hukumnya sehingga BPK minta ini harus ada payung hukumnya. Maka pemerintah mendorong ke DPR agar di bahas dan disetujui," sambungnya.
Melihat hal tersebut, ia memandang diperlukan tambahan modal dari pemprov Papua ke Askrida agar jumlah keuntungan yang diterima bisa meningkat.
"Justru kita berpikir, kalau selama ini dia jalan bagus, dia rutin memberikan deviden, kenapa tidak suatu saat kita menambah premi kita. Komisi berharap agar pemerintah dan dewan harus berpikir baik-baik untuk menaikkan premi kita di Askrida supaya kita terima lebih besar," kata Carolus.
Dijelaskannya, keberadaan Askrida akan berdampak pada BUMD lainnya yang selama ini belum memberikan pemasukkan bagi daerah, sementara penyertaan modalnya terus diberikan.
"Ini akan berkolerasi dengan BUMD yang ada. Dewan mengamati, selama dua tahun ini kita fokus untuk membenahi konsoliasi administrasi, sementara dia ada beberapa BUMD yang belum memberikan pendapatan bagi daerah," ujarnya. (Ant)
Ketua Komisi III DPRD Papua Carolus Bolly di Jayapura, Minggu (3/1) menjelaskan, pihaknya baru-baru ini mengetahui bahwa Pemprov papua telah memiliki aset di Askrida yang diketahui karena ada pemberian keuangan dari perusahaan tersebut ke kas daerah.
"Askrida itu resmi, jadi ceritanya sudah lama sekali Pemprov Papua menaruh keikutsertaannya di Askrida, besarannya hanya Rp25 juta. Kemudian kita mendapat deviden, yang masuk dalam penerimaan kas daerah dan ditemukan oleh BPK," ujarnya.
"Dulu ketika Pemprov menyertakan modal ke perusahaan tersebut dia belum ada payung hukumnya sehingga BPK minta ini harus ada payung hukumnya. Maka pemerintah mendorong ke DPR agar di bahas dan disetujui," sambungnya.
Melihat hal tersebut, ia memandang diperlukan tambahan modal dari pemprov Papua ke Askrida agar jumlah keuntungan yang diterima bisa meningkat.
"Justru kita berpikir, kalau selama ini dia jalan bagus, dia rutin memberikan deviden, kenapa tidak suatu saat kita menambah premi kita. Komisi berharap agar pemerintah dan dewan harus berpikir baik-baik untuk menaikkan premi kita di Askrida supaya kita terima lebih besar," kata Carolus.
Dijelaskannya, keberadaan Askrida akan berdampak pada BUMD lainnya yang selama ini belum memberikan pemasukkan bagi daerah, sementara penyertaan modalnya terus diberikan.
"Ini akan berkolerasi dengan BUMD yang ada. Dewan mengamati, selama dua tahun ini kita fokus untuk membenahi konsoliasi administrasi, sementara dia ada beberapa BUMD yang belum memberikan pendapatan bagi daerah," ujarnya. (Ant)