Pemprov Papua Ajak Masyarakat Tolak Paham Radikalisme
pada tanggal
Monday, January 25, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengajak berbagai komponen masyarakat untuk menolak kehadiran berbagai bentuk paham radikalisme di Bumi Cenderawasih.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Jumat (22/1), mengatakan, pihaknya meminta seluruh masyarakat Papua bersatu menangkal paham-paham radikalisme yang masuk ke wilayahnya.
"Semua aparatur pemerintahan mulai dari tingkat RT/RW, kepala desa, lurah, camat/kepala distrik, bupati/wali kota hingga tingkat provinsi semua bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah kita," katanya.
Menurut Hery, hal ini dilakukan agar terhindar dari aksi kelompok yang mengatasnamakan agama namun untuk membuat kekacauan.
"Terkait persolalan ini pemerintah provinsi sudah beberapa kali melakukan rapat dengan MUI dan organisasi atau ormas Islam lainnya," ujarnya.
Dia menuturkan, semua bersepakat untuk bersatu menolak kehadiran paham radikalisme masuk ke Papua yang hanya akan merusak kedamaian yang sudah terbangun sejak lama.
"Kita menunggu surat MUI Papua kepada orang-orang yang datang ke Bumi Cenderawasih," katanya lagi.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe juga dengan tegas menyatakan menolak kehadiran kelompok radikal di Papua.
"Saya minta untuk kelompok yang datang ke Papua dan mengganggu ketertiban keamanan, agar segera tinggalkan Papua," ujarnya.
Gubernur Lukas menjelaskan pasalnya, indikasi kelompok radikal islam pimpinan Jafar Umar Thalib sudah berada di Papua dan hendak membuat kekacauan.(ant)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Jumat (22/1), mengatakan, pihaknya meminta seluruh masyarakat Papua bersatu menangkal paham-paham radikalisme yang masuk ke wilayahnya.
"Semua aparatur pemerintahan mulai dari tingkat RT/RW, kepala desa, lurah, camat/kepala distrik, bupati/wali kota hingga tingkat provinsi semua bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah kita," katanya.
Menurut Hery, hal ini dilakukan agar terhindar dari aksi kelompok yang mengatasnamakan agama namun untuk membuat kekacauan.
"Terkait persolalan ini pemerintah provinsi sudah beberapa kali melakukan rapat dengan MUI dan organisasi atau ormas Islam lainnya," ujarnya.
Dia menuturkan, semua bersepakat untuk bersatu menolak kehadiran paham radikalisme masuk ke Papua yang hanya akan merusak kedamaian yang sudah terbangun sejak lama.
"Kita menunggu surat MUI Papua kepada orang-orang yang datang ke Bumi Cenderawasih," katanya lagi.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe juga dengan tegas menyatakan menolak kehadiran kelompok radikal di Papua.
"Saya minta untuk kelompok yang datang ke Papua dan mengganggu ketertiban keamanan, agar segera tinggalkan Papua," ujarnya.
Gubernur Lukas menjelaskan pasalnya, indikasi kelompok radikal islam pimpinan Jafar Umar Thalib sudah berada di Papua dan hendak membuat kekacauan.(ant)